PADANG – Pencapaian kinerja serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang melebihi target harus sejalan dengan optimalisasi pembangunan daerah.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sawal, Selasa (3/1).
“Dengan pencapaian kinerja serapan anggaran yang melebihi target, mencapai 95,6 persen, harus sejalan dengan optimalisasi pembangunan daerah, jika terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja di bawah standar dalam menjalankan program kerja pemprov, sesuai aturan harus dievaluasi,” kata Sawal.
Menurut Sawal, dengan pencapaian tersebut tentu bisa menjadi motivasi kinerja anggaran yang lebih baik di tahun 2023 ini.
“Dalam kinerja anggaran, perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga berdampak positif terhadap progress pembangunan daerah,” katanya.
Dia juga berharap Gubernur Sumbar bisa menempatkan kepala OPD yang kompeten di bidangnya, sehingga target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jelas dan terealisasikan satu per satu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Rafdinal, meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemprov Sumbar yang lamban dalam menjalankan program kerja, yang bisa berdampak buruk terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.
Dia menegaskan, rendahnya kinerja anggaran akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi akan menerima dampak negatif akibat dari belanja pemerintah yang tidak optimal.
“Untuk itu, saya meminta Gubernur agar memacu kinerja OPD di Pemprov Sumbar agar serapan anggaran yang telah dialokasikan dapat lebih baik lagi. OPD yang terkendala dalam penggunaan anggaran harus dievaluasi,” tegasnya.
Untuk Diketahui Kinerja Anggaran Pemprov Sumbar menunjukan kondisi yang sangat baik. Jika dilihat pada sisi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Daerah yang realisasinya surplus 100,93 persen.
Sementara dari sisi belanja juga memperlihatkan indikator yang cukup baik yaitu mencapai 94,95 persen dengan sisa anggaran tahun 2022 lebih kurang Rp.281,18 miliar.
Sementara untuk serapan anggaran sebesar serapan anggaran mencapai 95,6 persen.
