PADANG, SINGGALANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah berencana mengembangkan Padang Industrial Park (PIP) untuk mendongkrak perekonomian Sumatera Barat. Selanjutnya PIP dijadikan sebagai daya tawar pada investor untuk mau menanamkan investasi di daerah ini.
“Saya dari awal sudah melihat PIP ini sebagai potensi. Kita pelajari lagi dokumennya, agar proses investasi di lokasi itu menjadi lebih mudah nantinya,” sebut Gubernur Mahyeldi saat berkunjung ke Redaksi Harian Singgalang, Selasa (7/4).
Lebih jauh Mahyeldi mengatakan, sejak beberapa tahun yang lalu pihaknya sudah memerintahkan OPD-nya untuk mengembangkan PIP. Alasannya, lokasi itu dianggap paling siap menerima investor.
“Ya, sudah kita arahkan. Sekarang beberapa industri sudah ada yang berdiri di sana,” ulasnya.
Dalam kunjungan itu, Gubernur diterima Pemimpin Redaksi Khairul Jasmi, Wapemred Widya Navies dan Sawir Pribadi, Redaktur Pelaksana Gusnaldi Saman, para redaktur dan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Khairul Jasmi berharap PIP dapat menjadi salah satu stimulan meningkatkan perekonomian Sumbar. Investor masuk, ada industri tenaga kerja terserap, perekonomian berputar.
“Sekarang kapal di Teluk Bayur itu pergi kosong pulang berisi. Kalau tidak, sebaliknya, pergi berisi pulang kosong. Ongkos pelabuhan mahal pula,” katanya.
Diketahui, Padang Industrial Park (PIP) merupakan salah satu kawasan industri terbesar dan paling strategis di Sumatera Barat. Kawasan ini berada di koridor utama pertumbuhan ekonomi, tepat di jalur By Pass yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah hinterland, serta dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Posisi geografis ini menjadikan PIP sebagai simpul logistik penting yang mampu menghubungkan distribusi barang ke tingkat regional hingga nasional.
Dengan luas kawasan mencapai lebih dari 600 hektare dalam rencana tata ruang, PIP memiliki kapasitas besar untuk pengembangan industri skala menengah hingga besar. Pemanfaatan lahannya dirancang tidak hanya untuk kawasan industri, tetapi juga didukung fasilitas penunjang seperti jalan kawasan, perumahan, utilitas listrik, hingga fasilitas sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa PIP telah diproyeksikan sebagai kawasan industri terpadu yang mampu menopang aktivitas produksi secara berkelanjutan.
Dari sisi sektor, PIP memiliki spektrum industri yang luas, mulai dari pengolahan kelapa sawit, industri karet hilir, furnitur berbasis kayu, elektronik, hingga industri garmen.
Variasi ini memperlihatkan bahwa kawasan ini tidak bergantung pada satu sektor saja, melainkan memiliki fleksibilitas tinggi dalam menarik investasi dari berbagai jenis industri manufaktur dan pengolahan.
Potensi terbesar PIP saat ini terletak pada arah pengembangannya sebagai kawasan industri halal. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memasukkan PIP sebagai salah satu kandidat kawasan industri halal (KIH), sejalan dengan kekuatan daerah dalam sektor makanan dan minuman berbasis halal.
Dengan dukungan ekosistem halal—mulai dari sertifikasi, laboratorium, hingga rantai pasok—PIP berpeluang menjadi pusat industri halal regional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain itu, keberadaan kawasan industri lain di sekitarnya, seperti rencana Kawasan Industri Padang Pariaman (KIPP), membuka peluang sinergi kawasan yang dapat memperkuat daya tarik investasi. Integrasi antar kawasan ini berpotensi menciptakan klaster industri yang lebih besar dan efisien, sekaligus meningkatkan daya saing Sumatera Barat di tingkat nasional.
Namun demikian, optimalisasi PIP masih membutuhkan penguatan dari sisi pengelolaan, infrastruktur, serta kepastian lahan dan investasi. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa kawasan ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri untuk mendorong percepatan pengembangannya.
PIP dirintis sejak pertengahan 1990-an. Kawasan ini dibangun sebagai pusat pertumbuhan industri dengan melibatkan pemerintah daerah, swasta nasional, hingga investor asing.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggagas proyek ini sekitar tahun 1994. Pemerintah kemudian membentuk perusahaan PT Andalas Rekasindo Pratama sebagai kendaraan investasi daerah. Pemerintah menyertakan modal berupa lahan sekitar 108 hektare yang diperkuat melalui regulasi daerah pada 1995.
Perusahaan tersebut kemudian menjalin kerja sama dengan investor luar negeri, khususnya dari Johor, Malaysia. Kolaborasi ini melahirkan PT Padang Industrial Park sebagai pengelola kawasan industri. Skema kerja sama tersebut menjadikan PIP sebagai proyek berbasis joint venture sejak awal pengembangannya.
Kawasan industri ini mulai beroperasi sekitar 2004 dengan pengembangan awal mencapai sekitar 145 hektare. Sejumlah perusahaan mulai masuk dan menjalankan aktivitas industri di dalam kawasan, meski pertumbuhan investasi belum berlangsung optimal.
Pemerintah pusat sempat mendorong percepatan investasi di kawasan tersebut melalui program kemudahan investasi langsung konstruksi pada 2017. Program ini memberi ruang bagi investor untuk memulai pembangunan tanpa menunggu seluruh perizinan selesai.
Namun, dalam perjalanannya, pengembangan kawasan industri ini menghadapi berbagai kendala. Persoalan status lahan, kepemilikan aset, serta perubahan struktur saham menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi kawasan.
Selain pemerintah daerah, keterlibatan pihak swasta nasional juga tercatat dalam fase awal pengembangan kawasan. Investor asing dari Malaysia turut mengambil peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan industri tersebut.
Saat ini, pemerintah daerah terus berupaya menata ulang kawasan industri tersebut, termasuk menyelesaikan persoalan aset lahan dan memperjelas struktur kepemilikan. Kawasan ini juga mulai diarahkan menjadi kawasan industri halal guna meningkatkan daya tarik investasi.
Padang Industrial Park dinilai tetap memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat. Dengan posisi strategis dan dukungan kebijakan yang tepat, kawasan ini berpeluang berkembang menjadi kawasan industri terpadu di masa mendatang. (104)
