Pemko Pariaman Masuk Nominasi Penerima Anugerah KPAI 2023

Pemerintah Kota Pariaman masuk sebagai salah satu Nominator Penerima Anugerah KPAI Tahun 2023.Pemerintah Kota Pariaman masuk sebagai salah satu Nominator Penerima Anugerah KPAI Tahun 2023.

 

PARIAMAN – Pemerintah Kota Pariaman masuk sebagai salah satu Nominator Penerima Anugerah KPAI Tahun 2023. Anugerah KPAI merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instrumen lainnya dalam perlindungan anak.

Genius Umar mengatakan di Kota Pariaman telah banyak membuat kebijakan untuk memenuhi hak-hak anak dengan berbagai program dan melibatkan seluruh stakeholder.

Ia juga memaparkan terhadap Verifikasi lapangan Nominator Anugerah KPAI 2023, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA), di ruang rapat walikota, Balaikota Pariaman, Senin (19/6).

Dalam penilaian itu, tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat, yang dipimpin langsung oleh Komisioner KPAI, Kawiyan, melakukan verifikasi lapangan ke Kota Pariaman ini, untuk melihat langsung apa yang diinputkan dalam SIMEP PA ini, sudah sesuai atau belum.

Kedatangan tim KPAI disambut jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman, dimana pihaknya telah melakukan pengisian aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) dari tanggal 30 Januari sampai awal bulan Mei 2023, dan semuan pengisian data tersebut telah rampung.

Genius menjelaskan berbagai program tersebut seperti Sekolah Dibalik Jeruji yang digagas bersama dengan Lapas Kelas IIB Pariaman. Kita juga mempunyai RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) yang sudah terverifikasi oleh KPPPA RI di Pantai Cermin, dan membuat Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Pariaman, Sekolah Ramah Anak, Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan kebijakan lainya.

Sementara itu, Komisioner KPAI Pusat, Kawiyan menjelaskan, KPAI membangun SIMEP PA untuk menjangkau seluruh pengawasan perlindungan anak di Indonesia. Dengan indikator instrumen seperti Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan adanya KPAD di daerah.

“Indikator monitoring dan evaluasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, untuk mengetahui komitmen, pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan, serta penyelesaian masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan Kota Pariaman kami lihat sudah cukup baik dalam pemaparan yang disampaikan oleh pak Walikotanya tadi, tinggal kita cross ck ke lapangan,” tukasnya.