PADANG – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang, Edi Hasymi, mengungkapkan bahwa masih terdapat Pendidik dan Tenaga Pendidik (PTK) yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Sebanyak 402 guru non ASN masih berada dalam proses untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya saat memberikan keterangan, pada Selasa (12/03/2024).
Ia menambahkan bahwa anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru tersebut diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat.
Menurutnya, program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan para guru ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun 2023, yang mengatur pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Pendidik dan Tenaga Pendidik.
Edi Hasymi menjelaskan bahwa sebanyak 3.081 PTK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan Padang telah memberikan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris guru non ASN di Disdikbud Padang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padang, Muhammad Syahrul, menyatakan bahwa pada tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Padang memberikan santunan JKK kepada dua orang ahli waris guru non ASN dengan total nominal Rp. 62.297.403,-.
Muhammad Syahrul juga menambahkan bahwa selain Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada empat PTK non ASN dengan total jumlah santunan sebesar Rp. 168 juta. Dengan demikian, total santunan yang telah disalurkan mencapai Rp. 230.297.403.
“Ini adalah salah satu bentuk dukungan perlindungan dari Pemerintah Kota Padang terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang,” tambahnya.
“Ia menegaskan bahwa pada tahun 2024, target cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang diharapkan dapat meningkat melalui dukungan dari Pemkot. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan cakupan kepesertaan untuk melindungi seluruh guru,” katanya. (MC)
