BATUSANGKAR – Semestinya penyaluran pupuk bersubsidi ke masyarakat harus tepat sasaran tanpa ada kendala, seperti yang terjadi di lapangan saat ini.
“Kita tidak menginginkan masyarakat susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Apa pun yang menjadi kendalanya, kita berharap pihak terkait sesegera mungkin memperbaikinya,” tegas Bupati Eka Putra saat rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi, Jumat (3/2).
Saat ini disorot susahnya mendapatkan pupuk bersubsid, karena kartu tani yang diterima beberapa masyarakat, tapi terganggu akan pelayanan sehingga dianggap tidak maksimal.
“Kita mendukung penyaluran pupuk bersubsidi jika itu lancar, tapi kenyataannya tidak. Maka dari itu, jangan biarkan ini berkepanjangan. Dan, jangan ada lagi yang dirugikan,” ujar Eka.
Sementara itu, Kadis Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani, mengatakan Pemkab ingin tercapainya penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu).
Pemkab, jelasnya, telah menyampaikan usulan tentang penundaan penggunaan kartu tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian RI dan disetujui oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan sampai 31 Desember 2022.
“Pemkab ingin mengusulkan untuk menunda kartu tani. Saat itu, kita satu-satunya yang berani menyampaikannya di Rakernas, dan membuka aplikasi t-Pubers untuk satu musim tanam, setelahnya akan ditutup. Maka dari itu, kita minta pihak terkait memenuhi kewajibannya melengkapi infrastruktur di kios pengecer pupuk subsidi ,” ujar Kadis Mulyani.
Rakor ini dihadiri Asisten Ekobag Abdul Hakim, pengurus KPPP Tanah Datar, Produsen PT. Pupuk Indonesia KCP Sumatera Barat Roy Kazelmi, PIC Program Pemerintah Bank Mandiri Area Padang Fitrah Nugraha dan Kepala Bagian Perekonomian Masni Yuletri. (ydi)
