PAINAN-Terobosan dalam rangka menggenjot mutu pendidikan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satunya menggulirkan program beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan kuota sebanyak 400 orang.
Terkait program beasiswa itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar diskusi tentang skema kerjasama dengan stakeholder, Jumat (21/6) di pendopo rumah dinas bupati setempat.
Diskusi itu langsung dihadiri Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Sekdakab, Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, Lingkar Daerah Belajar, dan stakeholder lainnya.
Diskusi tersebut salah satunya adalah langkah lanjut dalam menyikapi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Universitas Andalas Padang.
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar pada kesempatan itu menyatakan, program beasiswa ini akan menjadi skala prioritas dalam beriinvestasi pada dunia pendidikan di Pesisir Selatan.
Dalam hal ini, pemerintah daerah akan memberikan pembiayaan (beasiswa) kepada warga tidak mampu dengan kuota sebanyak 400 orang yang akan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri nantinya.
“Minimal satu orang per masing-masing nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah – mudahan program terlaksana tahun ini,” katanya.
Bupati melanjutkan, secara regulasi dan penganggaran, pemerintah daerah akan melakukan kajian dengan beberapa pihak, sehingga hal ini bisa berjalan dengan baik. Secara teknis pembiayaan itu akan dialokasikan pada APBD Pesisir Selatan dan tiga persen melalui dana nagari.
“Saat ini sudah ada MoU dengan dua Perguruan Tinggi Negri (PTN) yakni UNP dan Unand, dan telah dibahas secara teknis kerjasama yang akan dilaksanakan kedepannya,” ungkap bupati.
Bupati menambahkan, sebagai salah satu keseriusannya dalam mengembangkan sektor pendidikan adalah telah menjalin kerja sama dengan universitas negeri di Kota Padang diantaranya UNP dan Unand.
Saat ini, pihaknya menunggu sekolah menengah atas dan kejuruan untuk segera merampungkan rekomendasi dari tingkat sekolah.
“Nah, ini adalah investasi jangka panjang dan akan dirasakan 5 hingga 10 tahun kedepan,” tuturnya.
Sementara itu, Head of Legal dari PSPK Lingkar Daerah Belajar (LDB), Mandira mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah dalam hal menyusun trobosan peningkatan mutu pendidikan salah satunya adalah program beasiswa perguruan tinggi.
Dia menyebutkan, tidak banyak kepala daerah yang mampu mengavokasi dunia pendidikan melewati kewenang daerah tersebut. Apalagi dalam hal perguruan tinggi yang semestinya adalah gawenya pemerintah pusat.
“Kita tahu urusan perguruan tinggi adalah gawenya pemerintah pusat. Namun disini kepala daerah Pesisir Selatan mampu mengalokasikan anggaran untuk itu, dan ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa,” sebutnya.
Selanjutnya, Lead Lingkar Daerah Belajar (LDB), Qonita Beldatis pada kesempatan tersebut mengatakan, LDB sudah bekerjasama dengan Pemkab Pesisir Selatan sejak September 2023, bahkan Kabupaten Pesisir selatan merupakan daerah pertama di Indonesia yang menjadi Kik Off Forum Pengerak Pendidikan.
Ia menerangkan, dalam kerjasama ini, hal-hal yang dilakukan oleh LDB adalah mendukung peningkatan kopertensi dari para penggerak maupun guru yang ada di Pesisir Selatan, selanjutnya LDB akan membantu penyusuan regulasi pendidikan, serta mengankat praktik baik ke level nasional untuk menjadi contoh daerah lain di Pesisir Selatan.
“Nah, ini sudah berjalan baik dan memperlihat peningkatan-peningkatan, kita dari LDB akan terus mendorong terobosan ini, sehingga peninggkatan mutu pendidikan di Pesisir Selatan dapat terwujud, ” ucapnya. (son)
