Pemkab Pessel Bahas Relokasi Korban Bencana dengan BNPB

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Mawardi Roska bersama Forkopimda dan instansi terkait melakukan Rakor terkait persoalan perumahan yang membahas relokasi dan persiapan syarat-syarat administrasi usulan relokasi secara daring di Command Center Diskominfo Gedung PCC. (ist)

PAINAN -Dalam rangka lanjutan penanganan pasca bencana, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (29/3) lalu.

Pada kesempatan itu bupati diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Mawardi Roska bersama instansi terkait persoalan perumahan yang membahas relokasi dan persiapan syarat-syarat administrasi usulan relokasi yang pertemuannya dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Gedung PCC.

Sekda Mawardi Roska menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran bupati saat itu, karena pesawat yang ditumpangi bupati tidak bisa mendarat di BIM karena penutupan bandara akibat dampak abu vulkanik gunung Marapi.

“Bapak bupati kemarin melakukan pertemuan dengan kementerian terkait dalam rangka koordinasi penanganan bencana yang melanda daerah kita ini,” terang sekda.

Dalam kesempatan itu, Deputi IV Bidang Penanganan Darurat BNPB, Jarwansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan yang disampaikan bupati kemarin dan dapat disetujui BNPB.

“Usulan tersebut akan dianggarkan pada Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melalui penggunaan dana siap pakai,” ungkap Jarwansyah.

Pihaknya meminta agar Pemkab Pessel segera melakukan penuntasan pendataan fasilitas yang rusak khususnya perumahan.

“Sesuai arahan Kepala BNPB, Letjen. TNI Suharyanto, agar kita segera melakukan percepatan pa proses pendataan rumah yang rusak akibat bencana ini,” kata Jarwansyah.

Deputi mengatakan, proses perolehan data yang akurat dan lengkap tersebut membutuhkan waktu yang panjang, sehingga dibutuhkan akselerasi dalam hal verifikasi dan validasi.

“Untuk itu kita akan mengadakan bimbingan teknis terkait pendataan ini di Pesisir Selatan dalam waktu dekat ini. Tim kami akan melakukan bimtek kemudian melakukan pendataan, data bersumber dari kepala desa,” katanya.

Jarwansyah mengatakan, Bimtek memakai dana BNPB dan pihaknya menyarankan untuk kegiatan verifikasi lapangan dilakukan setelah Idul Fitri.

Pihak BPBD Provinsi Sumatera Barat melalui Kasi Kesiapsiagaan, Ilham Wahab mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan pendataan tersebut dan akan melakukan pendampingan tim BNPB.