Ia mengutarakan bahwa peringatan sampai dengan diskualifikasi itu harus melalui mekanisme sentra gakkumdu.
“Jadi, melalui pemeriksaan gakkumdu melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Dengan demikian, penanganannya akan lebih objektif, tidak sampai peraturan itu disalahgunakan oleh oknum tertentu mendiskualifikasi lawan politiknya,” kata Tito.
Opsi mengeluarkan perppu itu masih akan dibahas Minggu malam ini oleh Mendagri. (ant/mat)
Sepemikiran dengan Ketua Umum MUI, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengatakan bangsa Indonesia…
Dokter Hasto mengatakan, di bulan April ini BKKBN mendorong agar data penimbangan yang dilakukan di…
JAKARTA – Sebagai salah satu badan kejuruan terbesar di organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Sekjen…
YOGYAKARTA – Lima orang Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan Mediator dan…
“Terima kasih Pak Andre Rosiade, kami doakan sehat selalu dan tentu harapan masyarakat hari ini…
“Kita semua akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan pembangunan ini. Mohon doa dan dukugan dari masyarakat…
