Pansus RPJMD DPRD Sumbar Studi Banding ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat

PADANG – Panitia Khusus (pansus) RPJMD DPRD Sumbar Tahun 2025-2029 terus memperkuat pendalaman materi.

Dalam sepekan terakhir, pansus melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jawa Barat (Jabar) untuk menggali praktik terbaik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Sumbar, Indra Catri, mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya strategis untuk menyusun RPJMD yang mampu menjawab tantangan daerah dan merespons dinamika kebijakan nasional, khususnya terkait kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.

“Kami ingin memastikan RPJMD Tahun 2025–2029 yang sedang disusun benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumatera Barat. Karena itu, kami belajar dari daerah lain yang telah memiliki pengalaman dalam menyesuaikan strategi pembangunan mereka dengan keterbatasan fiskal yang ada,” ujar Indra Catri.

Baca Juga  DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tingkatkan Kolaborasi Antar Lembaga

Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan tersebut meliputi arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, program-program prioritas, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pusat seperti opsen pajak dan pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota.

Selain itu, Pansus juga mendalami strategi penyusunan perencanaan alternatif jika terjadi tekanan fiskal, serta bagaimana menjaga konsistensi antara perencanaan program, anggaran, dan implementasi di lapangan.

Pansus juga mempelajari penyelarasan antara RPJMD provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota agar kebijakan daerah bisa saling menopang dan terstruktur. Termasuk perencanaan di sektor pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Baca Juga  DPRD Cari Masukan untuk Ranperda RT/RW

“RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Jadi kami harus benar-benar pastikan dokumen ini menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis dalam pendanaan, dan mampu membawa Sumbar lebih mandiri secara ekonomi,” tegas Indra Catri.

Ia berharap hasil kunjungan ini menjadi rujukan konkret untuk melahirkan dokumen RPJMD Sumbar yang berkualitas dan mampu mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih berdaya saing dan inklusif.(*)