PADANG – Ratusan guru honorer geruduk gedung DPRD Padang. Agenda rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap KUPA PPAS-P tahun 2022 yang telah diagendakan pun terpaksa batal.
Kedatangan guru honorer itu guna meminta Walikota Padang yang bakal hadir di paripurna untuk menjelaskan nasib mereka yang belum diangkat sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang, Imran menjelaskan Pemko Padang tidak dapat menjelaskan hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Kami hadir di kantor KemenPAN-RB di Jakarta untuk mengawal nasib kami. Pada saat itu kami sudah berjanji bertemu dengan Walikota Padang untuk mendengarkan hasil pertemuan Walikota Padang dengan KemenPAN-RB. Tetapi, Walikota Padang menghindar lewat pintu lain,” ucapnya saat melakukan hearing dengan DPRD Kota Padang. Senin (22/8)
Zulhardi Z Latif Anggota DPRD Kota Padang dari Komisi IV mengiyakan apa yang dijelaskan oleh Ketua FGLPG Kota Padang Imran tersebut. Menurutnya, dirinya turut mendampingi perwakilan FGLPG Kota Padang ke KemenPAN-RB.
Lebih lanjut, Zulhardi Z Latif menekankan, KemenPAN-RB tidak mungkin lagi membuka formasi PPPK untuk Kota Padang.
