BUKITTINGGI – Pemerintah Kota Bukittinggi resmi mengambil langkah strategis dalam upaya efisiensi energi dan penekanan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai 17 April 2026 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Bukittinggi akan mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Kebijakan ini diumumkan Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, saat memimpin apel gabungan di halaman Balai Kota, Jumat (10/4). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri guna merespons kondisi global yang berdampak pada kenaikan harga komoditas.
Ia menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur. ASN tetap diwajibkan bekerja penuh dengan pengawasan ketat melalui sistem digital.
Jadwal diterapkan setiap hari Jumat dengan ketentuan harus mengisi absensi empat kali sehari. Kemudian membuat pelaporan, tetap menyusun rencana kerja dan membuat laporan harian secara berkala.
”WFH itu hanya memindahkan tempat kerja dari kantor ke rumah. Kami akan terus memonitor pelaksanaannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sedikit pun,” tegas Ramlan Nurmatias.
Meski berlaku bagi mayoritas ASN, pemerintah tetap menyiagakan sektor-sektor krusial agar denyut nadi pelayanan publik tetap berjalan normal. Pejabat eselon II, III, serta jabatan fungsional madya tetap diwajibkan berkantor.
Beberapa unit kerja yang tetap wajib WFO (kerja di kantor) antara lain ; Petugas Kesehatan dan Kebersihan. Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP., BPBD, Petugas Pendidikan, serta Lurah.
Selain menekan konsumsi BBM, kebijakan ini merupakan bagian dari gerakan efisiensi energi yang lebih luas, termasuk instruksi penghematan listrik di setiap instansi.
“Kondisi global saat ini berdampak pada naiknya harga sejumlah komoditas. Kita perlu melakukan langkah efisiensi di daerah untuk membantu menjaga stabilitas. Salah satunya dengan mengurangi mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi melalui WFH ini,” pungkas walikota.
Langkah Pemko Bukittinggi ini diharapkan menjadi percontohan dalam adaptasi birokrasi yang lebih fleksibel namun tetap produktif di tengah tantangan ekonomi global. (gdo)












