Malah kata Yusnadewi, BPK RI tengah mendorong pemerintahan kota dan kabupaten supaya LHPnya disampaikan lewat media massa ke masyarakat.
“LHP BPK itu bukan prestasi tapi kewajiban bagi pemerintahan yang bersih. Kita dorong pemerintahan di kota dan kabupaten maupun Sumbar untuk mengumumkan hasil LHP itu di media massa,”ujar Yusnadewi. (mbeng)
PADANG – KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat melantik 895 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar…
PADANG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, Hansastri minta kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah…
PADANG – Pj Walikota Padang, Andree Algamar melepas secara langsung tim kemanusiaan dan bantuan dari…
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status darurat bencana sampai 26 Mei 2024. Penetapan…
PADANG – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang saat ini tengah mengalami trouble…
Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Bupati Solok Epyardi Asda menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan…
