Eriandi
PADANG – Tahun ajaran baru 2020/2021 telah berjalan. Ada sedikit rasa lega di hati kepala sekolah, guru dan masyarakat sekitar SD Negeri 17 Kawai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Lega karena keberlangsungan sekolah masih terus berjalan.
Tahun ini dan mungkin juga beberapa tahun berikutnya, penerimaan siswa baru di sekolah itu seperti menghitung hari akan nasib sekolah. Pada tahun ajaran baru di tengah pandemi, sejumlah guru sebelumnya sudah menghitung-hitung kemungkinan siswa baru yang kurang dari sepuluh orang. Syukurnya, ada 15 siswa baru yang mendaftar. Dengan adanya 15 siswa baru menggantikan 15 siswa kelas enam yang tamat, plus ada enam siswa pindahan tahun ini membuat total siswa keseluruhan saat ini berjumlah 90 orang.
Persoalan kekurangan siswa memang menjadi kekhawatiran bagi kepala sekolah, guru dan masyarakat sekitar. Ancaman regrouping membayangi jika saja sekolah itu dinilai tidak efektif oleh pemerintah. Apalagi tak hanya masalah kekurangan siswa, sekolah pun kekurangan guru yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Kepala SDN 17 Kawai, Asbar D SPd mengungkap, masalah kekurangan guru itu terjadi karena guru-guru PNS yang terus berkurang karena mutasi, pensiun dan meninggal dunia. Saat ini, tinggal empat guru PNS di sekolah itu, termasuk kepala sekolah.
Kepsek mengaku sudah mengajukan penambahan tiga guru PNS dan satu guru bidang studi agama kepada pemerintah daerah setempat sejak Juli 2019. Dari pengajuan itu, ada satu guru PNS yang akan masuk akhir tahun ini. Namun, belum lama ini, satu orang guru PNS meninggal dunia sehingga kebutuhan guru tak berkurang, yakni empat orang.
Untuk memenuhi kebutuhan guru, pihak sekolah sejak beberapa tahun lalu merekrut lima guru honor. Dua untuk guru kelas, dua guru bidang studi; agama dan muatan lokal, dan satu tenaga administrasi sekolah merangkap guru kelas. Imbasnya, sekolah harus memikirkan biaya yang dikeluarkan untuk gaji guru honor.
Pada pengelolaan dana BOS tahun 2019, aturan untuk guru honor hanya bisa dikeluarkan maksimal 15 persen. Sedangkan untuk pengelolaan dana BOS tahun 2020, setelah program merdeka belajar diluncurkan yang lebih memberi keleluasaan bagi sekolah, gaji untuk guru honor bisa maksimal 50 persen digunakan dengan aturan dan ketentuan berlaku.
Namun, tetap saja dari dana BOS tak bisa dialokasikan untuk seluruh gaji lima orang guru honor karena ada jatah Rp900 ribu per anak, naik seratus ribu rupiah dari tahun lalu, serta untuk kebutuhan lainnya.
Sebelumnya, dari dana BOS hanya bisa untuk menggaji satu orang guru honor, itupun dengan nominal hanya Rp400 ribu sebulan. Sisanya, terpaksa dengan memungut iuran dari orang tua siswa atas kesepakatan bersama. Diakuinya, berat untuk memungut iuran dari orang tua siswa yang kebanyakan petani. Tapi tak ada jalan keluar lain untuk saat ini.
Yang dikhawatirkan, jika kekurangan guru PNS bertambah, beban untuk honor guru pun akan bertambah. Selain itu, kekurangan guru akan membuat guru kelas tidak ada, sehingga kelas yang tak memiliki guru akan ditompangkan ke sekolah lain.
“Jika itu terjadi, daya saing sekolah bisa semakin turun dan secara berangsur bisa saja sekolah ini tak ada murid lagi dan tutup,” katanya kepada topsatu.com beberapa waktu lalu.
Kekurangan jumlah siswa dan guru memang saling keterkaitan. Kekurangan siswa bukan terjadi karena sekolah itu terletak di daerah terpencil, terluar dan terpinggir. Letaknya hanya sekitar dua kilometer dari jalan kabupaten Lintau – Batusangkar.
Namun, karena tingkat kelahiran yang berkurang dan sebagian warga yang merantau membuat siswa usia sekolah dasar sedikit. Di samping itu, jarak rumah yang lebih dekat ke jorong tetangga menjadi faktor yang membuat cukup banyaknya warga di jorong itu (setingkat RW di perkotaan) menyekolahkan anaknya di jorong tetangga.
Dari total jumlah siswa, kelas enam bahkan hanya delapan orang satu rombel. Yang paling banyak hanya kelas tiga sebanyak 19 orang.
Asbar menduga, kemungkinan karena jumlah siswa yang sedikit itu membuat distribusi guru PNS ke sekolah tersebut terkendala. “Mungkin karena rasio guru dan murid sudah mencukupi dan sekolah ini digolongkan sebagai sekolah kecil, sehingga pemerintah lebih dahulu memenuhi kebutuhan guru pada sekolah yang memiliki banyak siswa atau yang lebih membutuhkan,” katanya.
Untuk permasalahan kekurangan siswa tersebut, kepala sekolah sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah di dua jorong lain dan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi. Karena kondisinya, sekolah itu kekurangan siswa, sementara sekolah sekitar bahkan ada yang berlebih.
Asbar berharap persoalan kekurangan murid hingga ancaman regrouping tak lagi menjadi momok bagi masyarakat. Meski bukan suatu hal yang mengerikan, tapi regrouping seolah membuat mundur masyarakat kampung itu kembali ke tahun-tahun awal kemerdekaan.
Sekolah itu memang memiliki sejarah cukup panjang. Dalam perjalanannya, selain dibantu pemerintah, pembangunan secara fisik sekolah itu sudah sering dilakukan secara swadaya. Caranya, masyarakat setempat mengadakan sandiwara rakyat setiap kali liburan. Hasil pertunjukan diserahkan untuk pembangunan kelas dan lainnya. Karena itu, sangat disayangkan jika suatu saat sekolah harus tutup hanya karena kekurangan siswa dan guru.
Hampir seluruh masyarakat kampung yang sudah tua saat ini, bersekolah di sekolah tersebut. Dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) dengan bangunan sangat sederhana, kini telah menjadi bangunan sekolah yang cukup representatif untuk sebuah bangunan sekolah di desa. Tak hanya ketercukupan ruang kelas dan guru, tapi juga dari sisi penampilan luar dan keasrian.
“Kalau sekolah dipindahkan, rasanya ada yang hilang dari sejarah desa ini. Karena, perkembangan sekolah tak bisa dilepaskan dari peran masyarakat setempat,” kata seorang alumni, Miziar (70).
Jika sekolah dimerger atau digabung dengan sekolah lain, seolah kemerdekaan yang terenggut dari anak-anak di kampung itu, katanya.
Merdeka Belajar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim telah mengeluarkan program Merdeka Belajar untuk memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan dalam berinovasi. Konsep Merdeka Belajar menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun infrastruktur.
Dikutip dari kemdikbud.go.id, esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi juga berinovasi pendidikan.
“Program Merdeka Belajar difokuskan untuk menumbuhkan budaya untuk belajar dan budaya untuk berinovasi pada siswa, dimana diharapkan para siswa nantinya dapat banyak bertanya, banyak mencoba, serta memiliki banyak karya,” kata Mendikbud.
Karena tema sentralnya guru dan murid, Merdeka Belajar juga mengurangi beban kerja guru dalam menjalankan profesinya. Guru diberi keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi guru. Dengan kebebasan dari berbagai hambatan terutama tekanan psikologis dan dalam masih dalam rambu kaidah kurikulum, guru bisa lebih fokus dan maksimal dalam pembelajaran kepada siswa.
Mendikbud sudah mengeluarkan lima episode Merdeka Belajar dimana salah satunya fleksibilitas pengelolaan dana BOS dan PPDB. Di antara arah kebijakannya adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan diiringi inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redisribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.
Sebagai program baru, banyak sekolah dan pendidik yang masih bingung menjabarkan arah-arah kebijakan baru dalam program Merdeka Belajar. Namun, diakui Nadiem, kemerdekaan belajar baru berupa cita-cita dan belum tergapai. Semua target diperkirakan baru akan tercapai 15 tahun ke depan.
Namun yang pasti, merdeka belajar dari sisi harfiah saja, akan menjadi keinginan peserta didik, guru dan juga orang tua di rumah. Seperti halnya masyarakat dan pendidik di SDN 17 Jorong Kawai. Yang mereka inginkan adalah tetap merdeka dengan bisa bersekolah di kampung sendiri tanpa ada tekanan atau kekhawatiran akan penggabungan dengan sekolah lain. Karena itu, guru dan kepala sekolah berharap, program Merdeka Belajar akan membawa angin sejuk pada mereka. (*)
