JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi, mendorong perubahan besar dalam arah pembangunan daerah dengan tidak lagi menggantungkan diri pada kemampuan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah taktis ini diambil guna memacu percepatan pembangunan melalui integrasi kekuatan pemerintah, sektor swasta dan jaringan global diaspora Minangkabau.
Gagasan tersebut dipaparkan Muhidi saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 yang berlangsung di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI, Jakarta, Sabtu (23/5).
Forum strategis tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan potensi perantau dengan penguatan ekonomi makro daerah.
“Kita ingin pembangunan Sumatra Barat tidak mengandalkan APBD, melainkan diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Seluruh pemangku kepentingan harus mampu memanfaatkan peluang ini secara optimal,” ujar Muhidi.
Muhidi menilai, berbagai komoditas unggulan asal Sumbar sejauh ini belum memberikan nilai tambah yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa sektor strategis seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, kelapa sawit, hingga hasil pertanian lainnya ditargetkan segera beralih menuju sistem industrialisasi modern.
Menurutnya, komoditas tersebut tidak boleh lagi sekadar diekspor atau dijual dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan di dalam daerah dinilai menjadi kunci utama untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendongkrak perekonomian masyarakat di tingkat nagari.
Untuk memayungi kerja sama lintas sektor tersebut, Muhidi memperkenalkan model pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut sebagai model “Bintang Laut”.
Konsep nonsentralistik ini mengintegrasikan peran aktif nagari, komunitas perantau, pemerintah, dan pelaku usaha guna membentuk struktur ekonomi daerah yang fleksibel, adaptif, dan berdaya tahan terhadap tantangan global.
Sejalan dengan model tersebut, dikembangkan pula konsep investasi berbasis adat untuk menjamin kepastian hukum tanpa mencederai nilai-nilai lokal. Persoalan tanah ulayat, yang sering kali menjadi titik krusial investasi, akan diselesaikan secara inklusif menggunakan pendekatan musyawarah mufakat atau prinsip saiyo sakato.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan sebuah hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor,” tambah Muhidi.
DPRD Sumbar juga berkomitmen memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan berpihak pada masyarakat.Langkah penguatan ekonomi berbasis komunitas ini didukung oleh data demografis dan historis yang kuat.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah yang juga hadir pada kegiatan itu, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai masih rendah untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ditambah dengan tata kelola pemerintahan bersih yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Mahyeldi berharap seluruh tokoh perantau Minang dapat bersama-sama dengan masyarakat di ranah untuk memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan dalam membangun kampung halaman.”Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap kepada seluruh tokoh perantau yang hadir untuk bisa bersama-sama dengan kami yang ada di ranah membangun tanah Minangkabau yang kita cintai ini,” tutur Mahyeldi.
Kegiatan Forum Silaturahmi MDNG 2026 tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau dan pejabat negara. Di antaranya adalah Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Dony Oskaria, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Hadir pula Anggota DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM), Andre Rosiade, bersama jajaran tokoh diaspora Minangkabau dari berbagai daerah dan luar negeri.(*)
