Kematian Ibu Melahirkan Masih Ditemui di Sumatera Barat

Ilustrasi. (*)

Prof. dr. Budu, Med. PhD, SpM(K), Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) membuka opsi bantuan teknologi untuk membantu layanan kesehatan dasar, terutama terkait bantuan darah bagi ibu melahirkan dengan perdarahan tadi.

Ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dan Ghana baru-baru ini, yang bekerjasama dengan sektor privat dan memanfaatkan teknologi drone untuk mengantarkan kantong darah, vaksin dan obatobatan ke wilayah-wilayah terpencil mereka. Solusi ini membantu meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah hingga 145% dan membantu menekan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan di sejumlah rumah sakit di sana.

Prof. Budu mengatakan teknologi ini memungkinkan rumah sakit lokal untuk menerima bantuan suplai darah dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) hanya dalam 15-20 menit. “Drone ini dapat terbang sejauh maksimal 80 kilometer dan direncanakan menjangkau 500 pusat layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Ghana. Indonesia dapat belajar dari solusi unik ini,” jelasnya.

“Drone semacam ini dapat mengangkut 2 kg darah atau kurang lebih 6 kantong darah dalam sekali pengiriman. Ia juga dapat berharap pada frekuensi terbangnya, yaitu maksimal 30 drone dengan selang penerbangan setiap 30 detik. Bayangkan kalau hal ini dapat diadopsi, dengan mengambil momentum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah yang baru, maka kendala distribusi kantong darah dan banyak bantuan medis lainnya, dapat terpecahkan secara efektif.

Prof. Budu berharap Indonesia dapat bergerak maju dan mulai melibatkan teknologi tepat guna yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di dunia medis.

Transportasi tanpa awak ini dapat secara gesit bergerak dan terbebas kendala darat. Dapat membantu – tidak saja untuk pengiriman logistik kesehatan secara rutin – tetapi juga sebagai alat taktis untuk membantu meredam wabah penyakit yang muncul tiba-tiba, atau pun hal terkait mitigasi bencana alam.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian independen terkait manfaat ekonomi, manfaat sosial dan keamanan nasional terkait rencana operasionalisasi drone ini. (rel)