Kematian Ibu Melahirkan Masih Ditemui di Sumatera Barat

  • Bagikan
Ilustrasi. (*)

TUA PEJAT – Di Mentawai, kasus kematian ibu melahirkan masih memprihatinkan. Data Dinas Kesehatan Sumatera Barat menyebutkan, pada 2017 terdapat 113 kasus kematian ibu. Jumlah tersebut bahkan meningkat dibandingkan 2016 silam dengan jumlah 108 kasus.

Kasus kematian ibu dan bayi di Sumatera Barat terjadi hampir merata di 17 kabupate/kota, salah satunya Mentawai. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Merry Yuliesdai mengungkapkan, kematian ibu melahirkan dipengaruhi dua faktor utama, yaitu perdarahan (33,6%) dan hipertensi (23,9%).

Hal tersebut dibenarkan dr. M. Riedha, MSc, salah satu alumni program Pencerah Nusantara yang ditugaskan di Puskesmas Sikakap, Mentawai, antara 2012-2013. Kasus kematian ibu saat melahirkan akibat perdarahan pun pernah ditangani dr. Riedha. Jumlah kasus kematian ibu akibat perdarahan di Mentawai di periode tersebut berjumlah 2 kasus. Ketiganya meninggal pasca melahirkan akibat perdarahan, karena terlambatnya dirujuk, dan penanganan yang tepat dari dokter. Alih-alih mereka masih ditangani dukun bersalin.

“Setibanya di Puskesmas, pasien yang dirujuk dari desa yang sangat jauh lokasinya ini, sudah kehabisan darah dan tidak dapat tertolong lagi,” ungkapnya.

Selain karena perdarahan, dr. Riedha menguraikan, penyebab kematian ibu melahirkan di Sikakap cukup kompleks. Kombinasi antara kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata. Padahal tata laksana praktik para tenaga kesehatan dinilainya sudah baik. Proses persalinan sesuai standar prosedur operasional dibantu bidan dan perawat, terdapat program pencegahan risiko bekerjasama dengan dusun, berjalannya kelas ibu hamil, tercatatnya pendataan ibu hamil, hingga adanya kampanye edukasi.

Oleh karenanya, ia menegaskan akses terhadap ketersediaan darah dan distribusi bantuan darah yang tepat waktu serta tepat sasaran sangatlah penting, karena akan mampu menyelamatkan jiwa ibu melahirkan dengan kasus perdarahan. Akses transportasi dan ketersediaan listrik saat ini di Puskesmas Sikakap disebutkannya belumlah optimal.

Kasus dan tantangan yang dihadapi oleh dr. Riedha hanyalah sekelumit dari tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Sejak evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) di 2015, sebelum bertransisi ke kerangka SDGs, Indonesia sudah menunjukkan tren yang kurang menggembirakan.

Saat itu kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran, padahal target yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran dan negaranegara lainnya di kawasan ASEAN sudah berhasil menekan angkanya menjadi 40-60 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu melahirkan di Indonesia pun masih tetap didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), dan infeksi.

Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI / AKB) di Indonesia memang diperburuk oleh kondisi geografis, di mana masih banyak terdapat daerah terpencil dan kepulauan yang sulit akses terhadap layanan kesehatan.

Berdasarkan data dari Statistical Yearbook of Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau dan 122 daerah tertinggal (Perpres 131 Tahun). Kondisi ini tentu membuat tantangan Indonesia dalam menyiapkan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi besar.

Dua fakta ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 negara dengan AKI tertinggi di ASEAN setelah Laos (ASEAN Secretariat, 2017). AKI yang tinggi menandakan banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya.

Inovasi Teknologi

Prof. dr. Budu, Med. PhD, SpM(K), Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) membuka opsi bantuan teknologi untuk membantu layanan kesehatan dasar, terutama terkait bantuan darah bagi ibu melahirkan dengan perdarahan tadi.

Ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dan Ghana baru-baru ini, yang bekerjasama dengan sektor privat dan memanfaatkan teknologi drone untuk mengantarkan kantong darah, vaksin dan obatobatan ke wilayah-wilayah terpencil mereka. Solusi ini membantu meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah hingga 145% dan membantu menekan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan di sejumlah rumah sakit di sana.

Prof. Budu mengatakan teknologi ini memungkinkan rumah sakit lokal untuk menerima bantuan suplai darah dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) hanya dalam 15-20 menit. “Drone ini dapat terbang sejauh maksimal 80 kilometer dan direncanakan menjangkau 500 pusat layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Ghana. Indonesia dapat belajar dari solusi unik ini,” jelasnya.

“Drone semacam ini dapat mengangkut 2 kg darah atau kurang lebih 6 kantong darah dalam sekali pengiriman. Ia  juga dapat berharap pada frekuensi terbangnya, yaitu maksimal 30 drone dengan selang penerbangan setiap 30 detik. Bayangkan kalau hal ini dapat diadopsi, dengan mengambil momentum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah yang baru, maka kendala distribusi kantong darah dan banyak bantuan medis lainnya, dapat terpecahkan secara efektif.

Prof. Budu berharap Indonesia dapat bergerak maju dan mulai melibatkan teknologi tepat guna yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di dunia medis.

Transportasi tanpa awak ini dapat secara gesit bergerak dan terbebas kendala darat. Dapat membantu – tidak saja untuk pengiriman logistik kesehatan secara rutin – tetapi juga sebagai alat taktis untuk membantu meredam wabah penyakit yang muncul tiba-tiba, atau pun hal terkait mitigasi bencana alam.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian independen terkait manfaat ekonomi, manfaat sosial dan keamanan nasional terkait rencana operasionalisasi drone ini. (rel)

  • Bagikan