BATUSANGKAR – Kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) dinilai sangat bermanfaat bagi Pemkab Tanah Datar.
Evran 2026 digelar kemarin di auditorium Gubernuran Sumbar dibuka Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat Arif Ardiyanyo.
Wabup Ahmad Fadly menyambut baik dan menyampaikan apresiasi terhadap BPKP Perwakilan Sumbar yang akan melaksanakan evaluasi di Kabupaten Tanah Datar.
“Tujuan BPKP setidaknya ada dua, yakni mereka akan melihat efektifitas pengganggaran di daerah dan efesiensi terhadap pemanfaatan anggaran tersebut, apakah akan mencapai hasil yang dimaksud atau diprogramkan,” ujarnya.
Tidak kalah pentingnya, lanjut Wabup, BPKB nantinya juga akan memberikan bimbingan dan arahan selama melaksanakan kegiatan di Kabupaten dan kota.
Dalam kegiatan itu dihadiri Kepala Bappedalitbang Adriyanti Rustam dan Inspektur Daerah Helfy Rahmy Harun.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Arif Ardiyanyo mengatakan ada lima sektor prioritas evaluasi, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mengukur keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.
“Pelaksanaan Evran direncanakan di Pemerintah Provinsi Sumbar dan 14 Kabupaten dan Kota dilaksanakan mulai 7 April sampai 5 Juni 2026,” katanya.
Selain itu, tambahnya, evran juga dimaksudkan untuk melihat korelasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam APBD 2026.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan sebagai kepala daerah, dirinya memandang penting adanya evaluasi dari pihak independen seperti BPKP guna memastikan efektivitas program perencanaan dan penganggaran.
“Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” katanya
Gubernur menekankan pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerahsehingga kebijakan yang dituangkan dalam APBD mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh. (ydi)
