PADANG – Dewan Pengusaha dan Industri (Kadin) Sumatera Barat (Sumbar) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk Kadin, dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat.
Buchari Bachter, Ketua Umum Kadin Sumbar, menyatakan bahwa hingga saat ini, Kadin Sumbar belum mendapatkan undangan terkait pembentukan kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Menurutnya, pelibatan berbagai pihak, termasuk Kadin, sangat penting agar dokumen-dokumen tersebut dapat disusun secara komprehensif dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyusun dokumen-dokumen strategis ini. Perlu ada masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha,” ungkap Buchari.
Arlin Teguh, Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Bidang Organisasi dan Kelembagaan, juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam penyusunan tata ruang, terutama terkait penentuan arah kebijakan ekonomi ke depan dan pengukuran potensi kawasan untuk kegiatan ekonomi.
“Kita mau dalam kerangka arah pembangunan Sumbar 20 tahun ke depan dalam RPJPD dan juga RTRW disusun berdasarkan data yang komprehensif dengan analisis yang tajam,” ujar Arlin. Ia juga menyoroti kurangnya kemampuan sektor perencanaan dalam melakukan analisis terhadap potensi kawasan strategis.
Arlin berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat lebih memperhatikan hal ini sehingga ke depan, kepastian hukum untuk berusaha di Sumatera Barat dapat diperbaiki.
“Kita selalu mengaitkan tanah ulayat sebagai isu penghambat investasi, saya pikir bukan itu masalahnya, tapi kita perlu melakukan evaluasi sektor perencanaan,” ujar Arlin.
Arlin juga menyatakan bahwa konflik dengan masyarakat ketika investor masuk hanya timbul karena ketidakmampuan sektor perencanaan, terutama dalam melakukan due diligence.
“Untuk itu, saya mengingatkan agar RPJP dan RTRW disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak,” tutup Arlin. (mc)
