Jumpa Dua Tokoh Pemberani di Ausie dan Peringatan TNI

Catatan Ilham Bintang

“Anda, lawyer kok, tidak balik menggugat?,” tanya saya berbalik ke Denny.

“Lha? Ini kan bukan kasus hukum. Kalau kasus hukum jelas tinggal dihadapi secara hukum,” balasnya cepat.

Tidak jelas adakah hubungan dengan uraian dalam analisis Denny dan teriakan tokoh prodemokrasi lainnya seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan Said Didu, dengan tulisan kolom Panglima Kodam III Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo. Tulisan putra mantan Wakil Presiden itu berjudul “Etika Menuju 2024” yang dimuat banyak media juga viral di Tanah Air.

Ancaman Pertahanan & Keamanan

Mayjen Kunto Arief Wibowo mengawali tulisannya dengan menyorot tahun politik menjelang Pemilu 2024 yang gegap gempitanya sudah mulai terasa sekarang. Komunikasi politik sudah berlangsung, tidak hanya di level kelompok yang akan bertarung, tapi merembet juga ke masyarakat.

Kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadikan komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif, sekaligus sarat muatan provokatif. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang, jadi ancaman pertahanan keamanan kita. Ini perlu diwaspadai.

“Sejatinya, berpolitik itu bukan asal bicara, karena di sana ada suara yang mesti dipertanggungjawabkan,” tulis Pangdam III Siliwangi itu.

Dari kalangan militer aktif, rasanya baru Mayjen Kunto Arief Wibisono yang merespons dinamika politik dengan perasaan cemas.

Kata Pangdam, komunikasi politik kini menjadi rentan dan mudah membawa perpecahan bila tidak disadari dan didasari dengan sikap interpretatif yang baik. Media sosial kini telah banyak dibahas sebagai sebuah perantara untuk penyusunan agenda politik.

“Ketiadaan gatekeeping (yang dulu dimiliki media tradisional) kini di dalam platform digital secara potensial telah meningkatkan kapasitas berbagai orang, pihak, kelompok, dan seterusnya, untuk menjadi aktor yang menyusun berbagai agenda politik,” lanjutnya.

Semestinya, lanjut Kunto lagi, cukup dengan kembali ke Pancasila, melihat sisi-sisi yang diharuskan. Keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban, dan keadilan serta etika, itu sudah cukup.Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini, karena sedang tidak baik-baik saja.