Jika Harga Tiket Ditekan, Maskapai Bisa Gulung Tikar

oleh -2.953 views
Wapres RI, Jusuf Kalla bersama Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Ketua Umum APPSI menjadi pembicara Rakernas APPSI 2019, Kamis (21/2) di Hotel Grand Inna Muara, Padang.Ist
PADANG-Semua rekomendasi yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) untuk pemerintah pusat dijawab kontan oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada rakernas APPSI, di Padang Kamis (21/2). Mulai dari terkait tingginya harga tiket pesawat sampai gaji gubernur.
Awalnya ada beberapa point tututan APPSI pada pemerintah pusat, pertama terkait dengan harga tiket pesawat yang membumbung tinggi. Tuntutan yang dibacakan Gubernur Longki Djonggala selaku Ketua APPSI yang dilantik menilai, tingginya harga tiket, ikut membunuh pelaku usana mikro kecil menengah (UMKM).
Diungkapkannya, Presiden RI telah mengeluarkan pernyataan, bisa menurunkan harga tiket. Sementara, pihak airline menuturkan, hanya sementara dan hanya daerah rute tertentu. Selain itu, juga tarif kargo dan tarif bagasi berbayar sangat memukul pariwisata dan perekonomian.
“Tiket pesawat rute penerbangan dalam negeri sungguh mahal. Ini  menjadi mesti perhatian khusus pemerintah,” harapnya.
Longki juga mengucapkan terimakasih atas respon cepat Presiden dan Wakil Presiden RI atas segala rekomendasi yang diberikan APPSI melalui rakernas selama ini. “Ini menjadi semangat kami dalam bekerja untuk masyarakat. Menjadikan APPSI menjadi mitra kerja strategis dengan menteri,” ungkapnya.
Selain rekomendasi dari APPSI, dalam sesi tanya jawab, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga mempertanyakan harg tiket. Sedangkan Gubernur Jawa Barat , Ridwan Kamil meminta pembagian dana alokasi umum (DAU) yang tidak adil. Karena acuan penghitungan yang mengacu pada jumlah daerah otonom. Alasannya DAU yang diterima Jawa Timur jauh lebih banyak dari DAU Jawa Barat, sementara jumlah penduduk jauh lebih banyak Jawa Barat.
Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun justeru menuntut, penetapan keistimewaan provinsi daerah kepulauan. Karena dengan wilayah yang luas, anggaran pembangunan juga lebih tinggi. Jika alokasi anggarannya sama dengan daerah daratan, maka menjadi tidak seimbang angaran dan kebutuhan.
Menyikapi itu, Wapres Jusuf Kalla menegaskan, terkait tingginya harga tiket pesawat itu murni bisnis. Pemerintah tidak bisa mengintervensi. Apalagi, harga tiket tersebut belum melebihi batas atas. Alasannya, maskapai juga memperhitungkan risiko bisnis penerbangan.
“Bisnis penerbangan itu sangat rawan. Apalagi operasionalnya bergantung dengan harga dolar Amerika terhadap rupiah, ketika avtur tinggi, maka biaya operasional naik. Apalagi semua pesawat yang digunakan maskapai adalah leasing,”ujarnya.
Bahkan, jika harga tiket rendah, justru akan mematikan usaha penerbangan. Jika banyak usaha penerbangan yang gulung tikar, dampaknya batas atas harga tiket akan naik lagi. Untuk itu perlu perimbangan antara keinginan masyarakat dengan menjaga keberlangsung usaha penerbangan.
“Selama ini sudah banyak usaha penerbangan kolap. Jangan itu terus berlanjut,”katanya.
Sementara menyikapi tuntutan kecilnya gaji kepala daerah, menurutnya para gubernur adalah pemerintah pusat didaerah disamping bertanggung jawab kepada daerahnya, karena dipilih masyarakat. Maka, pemerintah mengingatkan tentang posisi untuk menjalankan pemerintah.
“Tugas kita di pemerintahan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mencari gaji. Jika ingin mencari gaji, lebih baik di swasta. Tapi menjadi gubernur adalah pengabdian dan kehormatan. Bagaimana menjadi bangsa yang makmur. Menjadi bangsa adil dan meningkatkan harkat masyarakat untuk kemajuannya,”ujarnya.
Katanya lagi, tugas yang berat ini dengan gaji kecil, tapi bukan hanya gaji gubernur saja. Namun Presiden gajinya juga sangat rendah dari DPRD. Gaji Presiden setengah dari DPRD di daerah. Tapi karena tanggung jawab kita.
“Ini yang kita harapkan inti dalam mengabdi kepada bangsa,”jawabnya.
Khusus untuk tuntutan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjadi daerah istimewa provinsi kepulauan. Menurut JK, meski dengan daerah yang luas dengan hamparan lautan. Kondisi itu bukan menjadi dasar untuk istimewa. Karena memang laut tidak perlu di rawat. Sehingga pembangunan infrastruktur tetap sesuai dengan kebutuhan. “Laut itu tidak perlu dirawat, karena laut bisa merawat dirinya sendiri,”jawabnya.
Kemudian, usulan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil terkait perimbangan fiskal melalui DAU, patut dipertimbangkan. Menurutnya penetapan angka DAU tersebut ada formulanya. Selain jumlah penduduk ada luas wilayah, angka kemiskinan. Jika memang itu belum memenuhi rasa keadilan, maka akan dipertimbangkan lagi.
“Nanti kita lihat formulanya, jika ada formula yang tepat akan kita pertimbangkan,”ujarnya. (104)
Loading...