PADANG-Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengajak masyarakat Sumbar mengibarkan Bendera Sang Merah Putih selama satu bulan penuh selama Agustus.
Ajakkan orang nomorsatu di Sumbar tersebut tertuang dalam surat Nomor : 489/416/Adpim-2021, Perihal : Pedoman Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat, Jum’at (30/7/2021).
“Pengibaran Sang Merah Putih harus kita laksanakan, baik di rumah, perkantoran, sekolah, kampus dan lainnya. Pengibaran satu bulan penuh dari 1 hingga 30 Agustus,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Disebutkannya, tema peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Indonesia Maju, logo, dan panduan penggunaan identitas visual dapat diunduh pada laman (web) resmi Kementerian Sekretaris Negara laman www.setneg.go.id.
Mahyeldi juga mengajak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakkan Kemerdekaan RI Tahun 2021 upaya-upaya meningkatkan nasionalisme, nilai kejuangan, dan cinta tanah air dengan tetap mempedomani Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai pedoman dari Kementerian
Kesehatan RI.
“Kita mengimbau instansi pemerintah, badan usaha, organisasi non pemerintah, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan peringatan HUT RI secara baik dengan menggerakkan secara optimal tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, instansi swasta, forum di daerah diantaranya Kominda; FKUB; FPK; FKDM; dan PPWK, serta seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021,” harapnya.
Ia juga mengajak Bupati/ Walikota agar juga mengimbau instansi pemerintah, badan usaha, organisasi non pemerintah, dan masyarakat untuk mengibarkan Bendera Sang Merah Putih. Dan membentuk Tim Sosialisasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan imbauan tentang pengibaran bendera tersebut, sampai ke tingkat nagari, desa, atau kelurahan.
“Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat membentuk tim di tingkat provinsi untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pada pemerintah kabupaten/ kota,” ujarnya
(Biro Adpim Setdaprov Sumbar)
