PADANG – Jumlah kasus penyakit gagal ginjal akut di Sumatera Barat (Sumbar) terbanyak nomor dua di Indonesia. Ada 22 kasus, 12 diantaranya meninggal dunia.
Melihat kondisi ini, Pemprov melalui dinas kesehatan diminta untuk bergerak cepat dan nyata. Jangan hanya menunggu interuksi dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Daswanto. Dia menilai keadaan ini sudah darurat dan harus disikapi dengan cara yang darurat pula.
“Jangan menunggu. Lakukan dengan optimal apa yang bisa kita lakukan,” tegas Daswanto, Kamis (20/10).
Dia mengatakan setidaknya ada empat poin yang harus dilakukan oleh pemprov, dinas kesehatan provinsi dan dinas Kesehatan kabupaten/kota.
Pertama, perlu komitmen dan tekad gerakan cepat di seluruh fasilitas kesehatan (faskes). Seluruh pasien yang memiliki indikasi mengarah pada penyakit tersebut harus segera mendapatkan pelayanan prioritas.
“Ini harus benar-benar dilakukan dari mulai tingkat faskes terendah seperti puskesmas dan klinik hingga rumah sakit tingkat II dan tingkat I,” ujarnya.
Kedua, harus ada gerakan edukasi dan sosialisasi secara masif ke tengah masyarakat.
“Baiknya segera bentuk tim untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke tengah masyarakat hingga ke nagari-nagari terkait apa yang harus dan tidak boleh dilakukan demi menghindari penyakit ini,” ujarnya.
Edukasi ini menurut Daswanto tak kalah penting dari pengobatan. Sama seperti halnya covid 19, lebih baik pencegahan daripada pengobatan.
“Ini harus segera dilakukan oleh Dinkes. Lalukan dengan stategi terbaik,” ujarnya.
Ketiga, perlu sosialisasi dan penertiban ke apotek-apotek untuk memastikan memang tidak ada lagi jual beli obat-obatan dalam bentuk sirup seperti yang ditegaskan dalam surat edaran kementerian kesehatan.
