PAINAN – Forum IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Mengadakan Pertemuan dalam Rangka Merealisasikan Program Kerja KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur) pada Program Hibah GESIT atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan melaksanakan kegiatan Riset Tentang Uji Kelayakan Fasilitas Jalan dan Sarana Pendukungnya ,di FLLAJ Dinas Perhubungan Pesisir Selatan,, Rabu (17/1).
Tujuan diadakan kegiatan ini adalah menciptakan Fasilitas Pelayanan Publik yang harus dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan (Perempuan dan Disabilitas) sesuai UU No 25 Tahun 2009.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Bapedalitbang, Diskominfo, PUPR, Kabag Umum Sekdakab, Disparpora, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pengurus Masjid Samudra Ilahi, Wali Nagari Painan Selatan dan beberapa Perwakilan dari OPD lainya.
Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Selatan, Syafrijoni membuka secara resmi membuka kegiatan diskusi Persiapan Riset Aksi dan Kajian tentang Partisipasi Perempuan tentang Kelayakan Fasilitas Jalan dan Sarana Pendukungnya.
Syafrijoni menjelaskan bahwa Riset Aksi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh IWAPI dan PPDI ini diharapkan dapat menjadi Pelopor Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas sudah menjadi kewajiban kita semua.” Pungkasnya.
Selanjutnya Ketua IWAPI Cici Gamiaci menyampaikan terima kasih dalam sambutannya kepada undangan yang sudah hadir dalam kegiatan ini.
Selanjutnya pada hari berikutnya akan dilanjutkan kembali dengan kegiatan survei ke lokasi Riset jam 08.30 di Kawasan wisata Pantai Carocok Painan (dari gerbang masuk pantai carocok Painan ke jalan menuju puncak langkisau), Taman Pantai carocok Painan, dan Masjid Terapung, jalan menuju Anggar penyebrangan pulau Cingkuak dan Gedung PCC (Painan Convention Centre) yang dilaksanakan selama 3 hari.
Ketua IWAPI menjelaskan bahwa hasil riset akan menjadi acuhan untuk memperbaiki Fasilitas Pelayanan Publik agar dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan (Perempuan dan Disabilitas).
“Perlu adanya kebijakan pemerintah Daerah yang mendukung Pembangunan Infrastruktur yang dapat menunjang Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas’’ tutupnya. (son)
