PADANG – DPRD Sumbar gelar rapat paripurna istimewa, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-80, Rabu (1/10). Peringatan hari jadi tersebut diharapkan menjadi pendorong semangat untuk membangun provinsi ini menjadi maju dan sejahtera.
Hal tersebut sesuai dengan tema hari jadi Sumbar yakni “Bersama Membangun Sumatera Barat Sejahtera dan Maju”.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan peringatan hari jadi ini tidak boleh dijadikan sekedar seremonial. Melainkan mesti menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap komitmen bersama terhadap tanah kelahiran, yakni Sumbar.
“Kita patut merenungkan kembali, sejauh mana kita menjaga, melestarikan, dan menerapkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan para pendahulu kita. Dalam gelombang globalisasi dan derasnya arus teknologi informasi, kita menghadapi tantangan serius berupa degradasi nilai, norma, dan budaya termasuk nilai-nilai adat Minangkabau,” ujar Muhidi.
Ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, telah secara sah dan konstitusional mengakui dan menegaskan bahwa nilai falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) sebagai dasar filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau – Sumatera Barat.
Falsafah ini, tegas Muhidi, bukan hanya sebuah ungkapan budaya, melainkan sistem nilai yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan sosial, pemerintahan, adat, dan agama masyarakat.
“ABS-SBK adalah jati diri kita, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Muhidi, seluruh peraturan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun peraturan nagari, wajib berlandaskan pada nilai-nilai ABS-SBK.
Ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang tidak hanya berpihak pada kepentingan pembangunan. Tapi juga memelihara warisan adat dan budaya sebagai masyarakat Minangkabau.
“Namun, pertanyaannya sejauh mana nilai-nilai itu masih kita pegang dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan sampai kita hanya larut dalam euforia menjadi “urang Minang” yang terkenal ramah, santun, beradat, dan menjunjung tinggi etika, namun nilai-nilai tersebut tak lagi tampak dalam tindakan nyata,” tegasnya.
Ia mengatakan, pada usia ke 80 tahun ini, telah banyak capaian yang diraih Sumbar. Dalam satu dekade terakhir, setelah melalui bencana gempa 2009 dan pandemi Covid-19, Sumbar tetap bergerak maju.
Berdasarkan data tahun 2024, Indeks pembangunan manusia (IPM) Sumbar mencapai 76,43. Angka ini merupakan peringkat ke-6 nasional dan ke-2 di Sumatera setelah Riau.
Kemudian, angka kemiskinan per Maret tahun 2025 berasa pada angka 5,35 persen. Angka ini, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 8,54 persen.
“Selain itu, Gini ratio per Maret 2025 sebesar 0,282, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang baik di daerah ini,” paparnya lagi.
Namun, Muhidi menilai, bahwa seluruh unsur harus jujur bahwa masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat.
Hambatan tersebut sebagian besar bersumber dari keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis yang menantang.
“Oleh sebab itu, kerja sama dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pemerintah, DPRD, Dunia usaha, akademisi, masyarakat dan para perantau sangatlah kita perlukan,” paparnya.
Saat rapat paripurna tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengucapkan Selamat Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-80 kepada seluruh masyarakat.
“Semoga momentum ini semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap kampung halaman, memperkuat persaudaraan, dan mendorong semangat kebersamaan untuk membangun dan menjaganya agar senantiasa menjadi rumah yang madani bagi semua,” katanya.
Ia mengatakan ada delapan agenda yang menjadi fokus kerja dan diupayakan oleh pemerintah daerah. Beberapa diantaranya, menciptakan pendidikan yang merata dan
kesehatan yang berkualitas dan mengupayakan Sumbar menjadi lumbung pangan
nasional yang ditopang oleh ekonomi berkelanjutan.
“Untuk ini akan kami alokasikan 10 persen APBD kita,” katanya.
Kemudian, menjadikan Nagari/Desa sebagai basis kemajuan, membangkan Sumbar agar menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Bagian Barat Sumatera, pembangunan infrastruktur berkeadilan dan tanggap bencana.
“Kita juga membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas,” tambahnya. Selain juga, memacu daya saing pariwisata Sumbar.
Saat rapat paripurna tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan komisioner KPI pusat, Amin Shabana memberikan pemaparan. Turut hadir anggota DPR RI, Zigo Rolanda, bupati/walikota, ketua DPRD kabupaten/kota, rektor perguruan tinggi, forkopimda, organisasi masyarakat dan sejumlah lainnya. (*)
