PADANG – DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna Penanganan Pascabencana, Selasa (9/12) menyoroti perlunya perhatian serius terhadap dampak ekonomi Banjir Bandang Padang, terutama pada sektor UMKM. Wakil Ketua DPRD, Mastilizal Aye, mengungkapkan bahwa aktivitas usaha kecil dan menengah terganggu signifikan, yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dari Pemko.
Dampak ekonomi yang luas ini memperkuat penilaian bahwa bencana kali ini adalah yang terparah di Kota Padang sejak 2009. Oleh karena itu, pemulihan sektor UMKM harus diintegrasikan dalam Roadmap Penanganan Banjir sebagai upaya pemulihan sosial-ekonomi jangka panjang.
Di sisi pengawasan, DPRD secara tegas mendorong transparansi distribusi bantuan dan penggunaan anggaran. Mastilizal menekankan bahwa setiap dana dan bantuan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa warga terdampak menerima haknya tanpa pengecualian.
Ketua DPRD Muharlion dan para anggota legislatif lainnya telah aktif turun ke lapangan sejak hari pertama, dan masukan dari kunjungan ini menjadi dasar bagi pengawasan legislatif yang lebih kuat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD juga berkomitmen untuk mengawal persoalan jangka panjang seperti relokasi dan pembangunan infrastruktur baru. Berbagai fraksi di DPRD menyampaikan perhatian terhadap isu hunian dan sarana prasarana, menunjukkan bahwa fungsi legislasi dan pengawasan berjalan optimal.
Meskipun mengapresiasi respons awal Pemko Padang yang dinilai cepat, DPRD menilai pengawasan harus terus diperkuat. Pengawasan ketat ini bertujuan mencegah keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan memastikan Penanganan Bencana di Kota Padang berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Dengan komitmen untuk terus hadir dan mengawal, DPRD Padang ingin memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemulihan pascabencana adalah tanggung jawab bersama yang diawasi secara penuh. (*)
