DPR Minta Kementerian KLHK Tetapkan Lembah Anai Zona Merah Tanpa Bangunan

Anggota komisi IV DPR RI di kawasan Lembah Anai. (ist)

Batusangkar- Anggota DPR RI dari komisi IV mengunjungi kawasan Lembah Anai yang berada di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto, Rabu (5/6)

Saat banjir bandang bulan lalu daerah yang menjadi Kawasan Wisata Alam (KWA) telah porak-poranda, dimana jalan dan warung sekaligus pemungkiman masyarakat rusak parah.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bersama 11 Anggota disambut Bupati Eka Putra bersama Forkopimda, OPD terkait, camat dan wali nagari.

Atas kedatangan Anggota Dewan ini, Bupati menyatakab terimakasih atas kehadiran pimpinqn dan anggota DPR RI Komisi IV ke KWA Lembah Anai.

“Kehadirannya, tentu bisa melihat langsung kondisi yang terjadi di kawasan Lembah Anai ini pasca banjir bandang bulan lalu,” ucapnya.

Bupati mengatakan banjir bandang yang terjadi di kawasan Lembah Anai ini berasal dari sungai yang berhulu dari Gunung Singgalang. Banjir bandang tersebut telah mengakibatkan jalan nasional putus dan beberapa bangunan rumah, warung warga hanyut dan beberapa kendaraan yang melintas juga ikut hanyut.

“Di kawasan Lembah Anai ini ada 146 KK warga yang terdampak sebagian besar berdagang. Dengan demikian, kami pemerintah daerah harapkan kepada Komisi IV untuk mencarikan tempat atau lokasi pasti warga untuk hidup nyaman tanpa ancaman di KWA Lembah Anai,” tandasnya.

Baca Juga  Limo Kaum Terbanyak Tambahan Kasus Covid-19

Selain itu, kata Bupati , dampak dari banjir bandang yang terjadi dibeberapa Kecamatan di Tanah Datar telah menghancurkan ratusan hektar lahan persawahan.

Makanya,Eka Putra berharap perhatian dari komisi IV DPR RI untuk membantu masyarakat kembali bangkit untuk bertani.

“Hasil pertanian masyarakat seperti padi, cabe dan tomat selain mampu untuk memenuhi pangan lokal, juga mampu untuk memasok kebutuhan provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Saat ini setidaknya kami butuh grand house, karena Gunung Merapi masih tetap erupsi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menuturkan kehadirannya selain duka atas bencana banjir bandang yang menimpa beberapa daerah di Tanah Datar, juga melihat langsung dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.

“Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan. Untuk itu, kami hadir saat ini untuk melihat langsung dampak dari pasca bencana banjir bandang dan mencarikan solusi berdasarkan aspirasi dari semua pihak. Untuk ke depannya agar KWA dan warga yang berada di kawasan ini tidak musibah seperti ini kembali,” ujarnya.

Baca Juga  Persukuan Caniago Nagari Padang Magek Gelar Halal Bihalal

Lebih lanjut Sudin mengatakan, kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung yang di aliri sungai yang berasal dari gunung, sehingga ke depan perlu kajian yang jelas bersama KSDA dan instansi terkait.

“Berdasarkan data dari Bupati Tanah Datar ada 146 KK yang berada di kawasan ini, ini merupakan PR kita bersama untuk mencarikan lokasi yang aman untuk warga disini,” ucapnya.

Kepada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) ia minta agar benar-benar mengkaji dan menetapkan kawasan tersebut sebagai zona merah tanpa bangunan, karena tidak menutup kemungkinan bencana kembali terjadi dimasa depan.

“Ditjen KSDAE Direktorat dibawah lingkup Kementerian LHK bersama Kementerian PUPR untuk mengkaji dan benar-benar menerapkan Garis Sempadan Sungai (GSS) dan bongkar bangunan berdiri tanpa izin,” tegasnya.
(ydi)