Kemudian, data-data SPM seperti anak terlantar, Lansia terlantar atau fakir miskin dan gelandangan, pengemis atau tunasisulia jika ada datanya Dinas Sosial PPPrA akan coba melakukan intervensi dengan program yang ada, tahun 2023 di Kemensos melalui program Atensi.
“Alhamdulillah tahun 2023 ini sudah ada 658 paket. Sebagian sudah disalurkan pada Februari kemarin dan akan menyusul Maret 2023 ini,”ucapnya.
Wendra Rivikto mengungkapkan, melalui FPD ini banyak sekali masukan yang disampaikan kepada Dinas Sosial PPPrA. Untuk itu pihaknya sangat berterima kasih, dan akan berusaha membangun komunikasi, koordinasi dengan semua OPD dan stakeholder serta akan menyampaikan semua usulan tersebut kepada anggota DPRD Kabupaten/Provinsi, atau Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat, Kemensos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau CSR yang juga dapat membantu terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Sementara itu Ammad Hidayat S,.S.TP mewakili Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan, FPD yang dilaksanakan oleh Dinas PPPrA ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya dalam rangka menenuhi kebutuhan daerah. Karena memang, tahapan perencanaan daerah itu dimulai dari musyawarah
“Ada Perencanaan Partisifatif, atau musyawarah tingkat kampung atau nagari. Ada lagi, dinamakan Perencanaan Teknokratis yang dilaksanakan di OPD-OPD, dan ada Perencanaan Politis di DPRD atau legislatif. Ini semuanya adalah tahapan-tahapan perencanaan. Dan Forum OPD, juga merupakan bagian upaya-upaya untuk menyerap aspirasi dari OPD atau pemangku kepentingan,” ujarnya. (son)
