PADANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) menyelenggarakan Seminar Indonesia Maju yang dikemas ke dalam Andalas Lawyers Club.
Kegiatan tersebut membahas berbagai transformasi kemajuan desa di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seminar yang mengusung tema Transformasi Nagari Sebagai Garda Terdepan Kemajuan Indonesia: Menelaah Komitmen Pemerintahan Jokowi dalam Membangun Kemajuan Nagari ini turut dihadiri sejumlah tokoh. Mulai dari eksekutif, akademisi, hingga publik.
Di antaranya meliputi Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joenaldy dan Wali Kota Padang Hendri Septa yang diwakili oleh Kepala Bappeda Yenni Yuliza.
Serta ada Direktur Nagari Development Center Erigas Eka Putra dan serta Aktivis Pemuda Nasional Karman BM.
Presiden Mahasiswa BEM KM Unand Arsyadi Walady Sinaga menuturkan Pemerintahan Jokowi mampu melihat beragam potensi kekayaan sumber daya desa yang ada di Tanah Air, salah satunya dengan besarnya anggaran yang diberikan kepada desa.
Menurut dia keunggulan tersebut mestinya sangat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat serta kemajuan bangsa ke depan.
“Memang untuk APBD untuk desa pada waktu itu adalah satu miliar. Nah tapi memang hari ini pemerintah menaikkan APBD ini guna untuk mempercepat proses kemajuan dari desa,” ujar Arsyadi di Covention Hall Unand, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, (16/4/2022).
Lebih lanjut Arsyadi menyebut, kebijakan transformasi desa di era Pemerintahan Jokowi dapat dikatakan menuai keberhasilan.
Lantaran adanya peningkatan anggaran desa yang manfaatnya sekarang sudah banyak dinikmati masyarakat.
Namun demikian Arsyadi menyoroti, meski menghasilkan berbagai dampak positif akan tetapi masih terdapat adanya sebuah temuan. Terutama dalam soal penyerapan anggaran yang belum tepat sasaran sesuai pemanfaatan.
“Apakah hari ini pemerintah dikategorikan berhasil atau tidaknya, berhasil. Namun berhasil dalam artian sebagian kecil kepala desa yang dapat mengimplementasikan anggaran APBD ini tepat sasaran,” ujar Arsyadi.
Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Dana Desa mengalami peningkatan di setiap tahun mulai dari 2015 hingga sekarang.
Peningkatan tersebut tentu memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan di desa.
Dengan rincian pada 2015 sebesar Rp20,8 triliun, pada 2016 sebesar Rp46,7 triliun, pada 2017 sebesar Rp59,8 triliun, pada 2018 sebesar Rp60 triliun, pada 2019 sebesar Rp69,8 triliun, pada 2020 sebesar Rp71,1 triliun, dan pada 2021 sebesar Rp72 triliun. (rel)
