PADANG-Inflasi di Sumbar pada Juli 2022 tercatat 8,01%. Angka ini jauh lebih tinggi dari nasional yang hanya 4,94%.
Dekan FE dan Bisnis Unand, Efa Yonnedi, mengatakan, inflasi ini harus dikendalikan. Perlu intervensi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
“Saya memberi saran yang tidak populer. Jangan cabut subsidi,” ujar Efa dalam dialog khusus di Padang, Senin (29/8).
Ia mengatakan pasca pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih. Masih banyak tekanan di ekonomi masyarakat.
“Dalam jangka pendek, APBN atau APBD sebaiknya digunakan untuk mengendalikan inflasi ini,” ujarnya.
APBN atau APBD, sebutnya, memiliki 3 fungsi. Salah satu fungsinya adalah menstabilisasi perekonomian. Fungsi ini dilakukan pemerintah dengan kebijakan. Kebijakan tersebut adalah subsidi pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, ia khawatir inflasi akan semakin tinggi.
Jangan cabut subsidi BBM
Efa juga berharap pemerintah tak mencabut subsidi BBM. Jika ini terjadi, dampak buruk terhadap ekonomi masyarakat jauh lebih dalam.
Masyarakat belum benar-benar pulih dari Covid-19. Jika subsidi BBM dicabut, efeknya akan kemana-mana. Dampaknya, inflasi bukannya terkendali, tapi malah akan lebih tinggi.
Sebab, kata dia bisa dipastikan, jika subsidi BBM dicabut, semua harga pokok akan naik. Resikonya, kalau inflasi tinggi, suku bunga akan meningkat.
“Akses UMKM terhadap kredit akan terhambat. Dan jelas, dunia usaha akan tumbuh negatif,” ujarnya.
Efa melihat juga dari sisi pemerintah yang mengatakan subsidi dicabut karena tekanan terhadap APBN. APBN akan semakin besar defisitnya.
