Pariaman, TOPSatu.com — Walikota Pariaman Yota Balad memberikan tanggapan atas pandangan umum enam fraksi DPRD Kota Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman yang membahas RAPBD Perubahan 2026 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Senin (7/9).
Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan sejumlah catatan terkait struktur fiskal daerah. Fraksi Golkar, misalnya, menyoroti penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah, kenaikan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal, serta meminta penjelasan mengenai strategi menutup defisit riil.
Fraksi PAN mempertanyakan pengelolaan defisit yang masih tinggi, kesesuaian anggaran pelayanan dasar, serta mengusulkan adanya evaluasi secara berkala antara pemerintah daerah dan DPRD.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menyoroti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi tersebut juga meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberpihakan belanja terhadap pelayanan dasar, serta penyelarasan program dengan 10 Janji Politik Wali Kota.
Fraksi Keadilan Kesejahteraan Nasional (PKS-NasDem) menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan UMKM. Fraksi ini juga mendorong perluasan PAD tanpa membebani masyarakat serta pengelolaan defisit yang sehat.
Fraksi Bintang Indonesia Raya (Gerindra-PBB) mengapresiasi kenaikan total pendapatan daerah, namun mempertanyakan penurunan target pajak dan dividen BUMD serta nasib sejumlah program yang tertunda. Fraksi tersebut juga mengingatkan prinsip money follows program.
Sedangkan Fraksi PPP menyoroti penurunan pajak daerah, Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial dan bantuan keuangan desa. Di sisi lain, fraksi ini mengapresiasi peningkatan Belanja Modal untuk irigasi dan jalan serta meminta transparansi penerima hibah.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Yota Balad menjelaskan sejumlah langkah yang disiapkan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga kesehatan APBD.
“Pemko Pariaman mulai menguji coba retribusi parkir berlangganan bagi ASN pada September 2026 sebelum diperluas ke publik, menggelar operasi terpadu lintas OPD setiap akhir pekan/iven, serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan,” ujar Yota.
Terkait penurunan dividen, Yota mengatakan hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian kinerja Bank Nagari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Mengenai pengelolaan defisit dan pembiayaan, ia menjelaskan defisit awal RAPBD-P 2026 sebesar Rp45,088 miliar telah ditutup sebagian melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp21,693 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat defisit riil sebesar Rp23,394 miliar.
“Penutupan akan ditempuh melalui penelusuran tambahan SiLPA, efisiensi belanja nonmendesak, percepatan PAD, dan koordinasi dana transfer pusat/provinsi agar struktur APBD tetap sehat,” jelasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi serta jajaran Pemerintah Kota Pariaman dan anggota DPRD Kota Pariaman. (agus)
