Jakarta, Singgalang – Kelanjutan pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru jadi topik utama pembahasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pimpinan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di Jakarta, Selasa (3/2) kemarin. Pertemuan yang digelar usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna) Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah itu tampak berlangsung dalam suasana akrab seerta penuh semangat kolaborasi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur terlihat didampingi sejumlah bupati dan walikota dari Sumatera Barat. Dalam rapat bersama jajaran Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya tersebut, Gubernur Mahyeldi Ansharullah didampingi Bupati Padang Pariaman, Bupati Tanah Datar dan Bupai Agam, Walikota Bukittinggi dan Walikota Padang Panjang. Disamping juga tampak hadir Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, yang selama ini aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Ranah Minang.
Diskusi berlangsung dinamis dan cair. Sejumlah kepala daerah secara bergantian menyampaikan pandangan, harapan, serta dukungan terhadap kelanjutan proyek jalan tol yang dinilai sangat vital bagi konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA) dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh atas komitmen Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru. Ia menegaskan bahwa keberadaan jalan tol bukan semata soal akses ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
“Kami berkomitmen agar pembangunan jalan tol ini dapat sesegera mungkin dimulai. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, dua tahun berturut-turut Sumatera Barat mengalami bencana alam dan dua kali pula Jalan Lembah Anai terputus. Kondisi ini membuktikan bahwa keberadaan jalan tol sangat-sangat penting bagi kami,” ujar JKA.
Menurutnya, jalan Tol Padang–Pekanbaru diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menjadi jalur alternatif yang aman ketika jalur utama terdampak bencana alam. Tak hanya menyatakan dukungan, JKA juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh dan berkomitmen dalam pembebasan tanah. Kami berharap dilibatkan secara aktif, sehingga dapat mengetahui secara langsung kendala-kendala yang mungkin muncul di lapangan dan bersama-sama mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi, mempercepat tahapan teknis, dan memastikan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru dapat segera terealisasi demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat. (213)
