Bupati JKA Tinjau Enam Titik Bencana, Penanganan Darurat Dipercepat

PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat menangani dampak banjir dan longsor akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda sejumlah wilayah sejak awal pekan lalu. Fokus utamanya adalah memulihkan akses transportasi agar aktivitas masyarakat dan perekonomian kembali berjalan normal.

Bupati John Kenedy Azis didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Rabu (5/7) kemarin, meninjau langsung enam titik bencana, yaitu melalui program Putar Roda (Jemput Aspirasi untuk Mendorong Pembangunan Daerah) dengan menggunakan sepeda motor. Cara ini dipilih untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dilalui kendaraan roda empat sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan efektif.

Salah satu titik terparah berada di Korong Sungai Pingai, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan. Di lokasi tersebut, badan jalan ambles sepanjang sekitar tujuh meter dengan kedalaman mencapai 15 meter hingga memutus akses transportasi warga. Bupati langsung menginstruksikan Dinas PUPR membuka jalan darurat dengan trase baru, sementara perbaikan permanen ditetapkan sebagai prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.

Penanganan serupa juga dilakukan di sejumlah titik lain, termasuk ruas jalan di Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, yang sementara dialihkan melalui jalan lingkar. Pemerintah terus mempercepat pembukaan akses, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, serta memperkuat koordinasi dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga  BUMNAG Dukung Kolaborasi dengan PT Semen Padang, Siap Jadi Penggerak Ekonomi Nagari

“Bencana ini harus ditangani secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, diiringi percepatan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi,” tegas John Kenedy Azis.

Berdasarkan pendataan sementara, banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman menyebabkan kerugian materiil sekitar Rp6,5 miliar. Nilai tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring proses asesmen kerusakan yang terus dilakukan pemerintah daerah. (drm)