PADANG – Sebanyak 486 pegawai pemerintah di Sumbar belum ada penempatan. Padahal mereka sudah menjadi pegawai honorer bertahun lamanya.
Hal itu terungkap saat belasan guru honorer mendatangi DPRD Sumbar dan diskusi bersama anggota komisi V, Kamis (5/1).
Kedatangan rombongan guru honorer ini memang ingin meminta solusi atas ketidakjelasan karir mereka.
Ketua Komisi V, Daswanto menyebutkan bahwa di Sumbar masih tertinggal pegawai pemerintah sebanyak 486 orang yang belum ada penempatan itu.
“Padahal mereka sudah menjadi pegawai honorer bertahun lamanya,” kata Daswanto.
“Kita akan berupaya mencari solusinya untuk guru honorer tesebut,” sambungnya.
Dia mengatakan kalau pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya dinas pendidikan, juga dengan Kemenpan, Menteri pendidikan, DPR -RI.
“Diharapkan ada formasi ASN yang bisa dibuka untum penempatan para guru honorer ini nanti,” tegas Daswanto.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V, Hidayat. Dia mengatakan aspirasi para honorer itu perlu diperjuangan ke Menpan RB, menteri terkait, dan komisi pendidikan di DPR – RI.
“Tidak ada alasan kita untuk tidak memperjuangkan aspirasi mereka, karena ini berkaitan dengan masa depan para guru dan masa depan anak bangsa yang mereka didik,” tegas Hidayat.
Sekaitan dengan hak tersebut, Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, Barlius menjelaskan bahwa yang tergabung dalam Prioritas pemerintah pusat adalah prioritas 1 (P1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.
Namun dia berjanji akan membahas solusi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.
