BBM Satu Harga Mendongkrak Ekonomi, Wujudkan Kedaulatan Energi di Daerah 3T

Peresmian 7 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Klaster Sumatra di IT Teluk Kabung oleh Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman dan Harya Adityawarman bersama Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, Rabu (30/10) ditandai dengan penandatangan prasasti. (yuni)

 

Oleh Yuniar
Wartawan www.topsatu.com

PADANG- “BBM Satu Harga adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami pasti akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” kata Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan pada peresmian Tujuh Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Klaster Sumatra di Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang, Sumatra Barat, Rabu (30/10/2024) pagi menjelang siang.

Hari itu akan diresmikan operasional satu lembaga penyalur BBM Satu Harga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di daerah Pagai Selatan yang berjarak sekitar 280 km dari Padang, ibukota Provinsi Sumatra Barat. Peresmiannya bersamaan dengan 6 lembaga penyalur lainnya di klaster Sumatra.

Sebagai orang yang berpengalaman tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), dia mengakui sulitnya membeli bahan bakar minyak. “Sudahlah mahal, barangnya langka, dan kualitas BBM-nya juga meragukan,” ceritanya.

Dia berkisah, saat bertugas di Palmapak, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 lalu, dia pernah membeli bensin seharga Rp31 ribu per liter. Harga yang tentu tak masuk akal saat di daerah daratan harga BBM masih berkisar pada harga Rp5.500 hingga Rp6.000 per liternya. Pada 25 Mei 2008, pemerintah seperti dikutip dari website Badan Kebijakan Fiskal, pernah menaikkan harga bensin menjadi Rp6.000 per liter. Kemudian pada 1 Desember 2008 turun ke angka Rp5.500 per liter. “Itu dengan harga mahal, BBM juga belum tentu ada,” tuturnya.

Tingginya harga BBM di daerah 3T katanya membuat daya saing rendah. Saat membuat suatu produk, cost atau biaya yang harus dikeluarkan sangat tinggi, tentu imbasnya harga jual juga harus tinggi. Akibatnya, produk mereka bisa kalah bersaing dengan produk lain yang serupa.

Fernando mencontohkan pada Kopra yang dihasilkan petani Mentawai. Hasil yang diperoleh petani setempat hanya Rp4.000/kg, sedangkan petani di luar daerah 3T bisa mendapatkan hasil hingga Rp9.000/kg. “Hasil yang petani kita dapatkan sudah terpotong biaya,” jelasnya.

Makanya, dia bersama warga siap mendukung kehadiran lembaga penyalur BBM Satu Harga di Pagai Selatan. Apalagi di Pagai Selaran, memang belum ada lembaga penyalur BBM. “Kami menyambut gembira program ini. Dari rencana tiga lembaga penyalur, sekarang satu sudah selesai, dua lagi sedang dalam proses. Mudah-mudahan, Desember 2024 dua lagi sudah bisa operasi,” harapnya.

Data dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) seperti yang disampaikan Sales Area Manager Retail Sumatra Barat, Narotama Aulia Fazri, saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sudah ada tujuh lembaga penyalur BBM, yaitu masing-masing satu di Siberut Utara, Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Sipora Selatan dan Pagai Utara. Dua lagi di Sipora Utara. “Dengan penambahan satu lembaga penyalur di Pagai Selatan, maka di sana kini ada delapan lembaga penyalur,” ujarnya.

Baca Juga  PT Pertamina Bersama FTI Universitas Bung Hatta dan Unand Kolaborasi Riset Pilot Plant PCC

Jarak antar pulau di Mentawai saja sangat panjang dan hanya kapal mesin tempel sebagai transportasi antar pulau tersebut Jarak Bulasat sebagai ibukota Kecamatan Pagai Selatan ke Tua Peijat, ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 19 Maret 2024 mencapai 154 km. Sungguh jarak yang tak pendek. Bayangkan, bila warga Pagai Selatan harus membeli BBM ke Tua Peijat atau daerah lainnya yang sudah memiliki lembaga penyalur, tentu biaya yang mesti dikeluarkan menjadi sangat besar.

Jadi tidak mengherankan bila kemudian jeritan warga tentang sulitnya mendapatkan BBM di daerah 3T itu masih sering terdengar. Padahal, kata Pj Bupati seperti juga sering disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, kedaulatan rakyat itu harus terwujud dengan 3 hal, kedaulatan energi, kedaulatan pangan dan kedaulatan terhadap air.

Pemerataan ekonomi

Rabu, 30 Oktober 2024, di IT Teluk Kabung, ada tujuh lembaga penyalur BBM Satu Harga Klaster Sumatra yang diresmikan. Ketujuhnya adalah lembaga penyalur di Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Keduanya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan Durai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya satu penyalur di Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Satu penyalur di Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatra Selatan.

Peresmian dilakukan Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman dan Harya Adityawarman bersama Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Ketiganya turut didampingi VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar dan tokoh masyarakat Sumatra Barat.

Menghadirkan BBM Satu Harga di daerah 3T bagi PT Pertamina Patra Niaga seperti disampaikan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra adalah upaya Pertamina mendorong peningkatan ekonomi hingga ke daerah 3T. “Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” katanya.

Peresmian kemarin dilakukan secara serentak untuk 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga di beberapa klaster wilayah di Indonesia. “Pada hari ini (Rabu-Red), ada 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang diresmikan serentak pada beberapa klaster wilayah di Indonesia. Ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Ega.

Baca Juga  Hiswanamigas Tekuk IJTI di Laga Pamungkas Trofeo Cup HUT Pertamina

Ega menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga September 2024, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 542 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di 84 titik di Sumatra, 108 titik di Kalimantan, 58 titik di Sulawesi, 98 titik di Nusa Tenggara, 78 titik di Maluku, 111 titik di Papua, serta lima titik di Jawa dan Bali.

Sampai akhir tahun 2024, ditargetkan hadir sebanyak 573 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga dan bisa dioperasikan oleh Pertamina Patra Niaga. “Kami berkomitmen hingga akhir tahun 2024, target 71 titik BBM Satu Harga pada 2024 ini dapat terselesaikan tepat waktu,” ucapnya.

Ega juga menyebutkan, realisasi volume penyaluran BBM Satu Harga terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2024 ini sampai dengan September volume BBM Satu Harga yang tersalurkan kepada masyarakat sudah mencapai 424.060 KL yang terdiri 123.854 KL produk JBT dan 300.207 KL produk JBKP.

Dia menegaskan, realisasi BBM Satu Harga adalah BBM subsidi dan regulasinya diatur dan diawasi. Makanya, dia mengingatkan para pengelola lembaga penyalur BBM Satu Harga bisa amanah mendistribusikan BBM secara tepat sasaran.

Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman juga menegaskan hal senada. Dia menyebutkan, salah satu tujuan program BBM Satu Harga ini adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di wilayah 3T. Selain itu juga mendapatkan distribusi BBM Subsidi secara cepat dengan kuota subsidi yang telah ditentukan.

“Harapan kita ke depan semakin tumbuh ekonominya, sehingga tujuan daripada BBM Satu Harga tercapai dengan kuota yang telah ditentukan. Seperti bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan akses secara cepat di lokasi yang dekat tempat usaha mereka, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dan tidak efisien di keseharian masyarakat,” tutur Saleh.

Kehadiran BBM Satu Harga menurutnya akan bisa mendorong tumbuhnya UMKM baru, meningkatkan usaha-usaha nelayan, sektor pertanian dan kekuatan ekonomi lainnya.

Kehadiran BBM Satu Harga disampaikannya juga tumbuh dari keinginan masyarakat, diusulkan pemerintah daerah. Kemudian dikaji oleh BPH Migas. “Ini permintaan dari bawah, permintaan dari kepala daerah, maka kami harap ikut dijaga dan dirawat, tidak boleh ada penyalahgunaan,” tegasnya.

Peresmian tujuh lembaga penyalur kemarin, selain ditandai dengan penandatanganan prasasti juga ada pemotongan pita. Harapan besar warga di daerah 3T dengan kehadiran BBM Satu Harga, tentu terdongkraknya ekonomi, pendapatan mereka bertambah dan pastinya mereka bisa berdaulat dengan energi di negeri sendiri. Semoga ! (yuniar)