BATUSANGKAR – APBD Perubahan Tanah Datar 2026 disahkan menjadi Perda saat rapat paripurna DPRD kemarin.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari Dt. I. M. Nan Bapayuang Ameh dan Kamrita serta dihadiri 23 anggota, Bupati Eka Putra, Forkopimda dan pejabat Pemkab.
Sebelum dituangkan hasil kesepakatan Ranperda Perubahan APBD 2026 dijadikan Peraturan Daerah, terlebih dahulu dilanjutkan penyampaian laporan hasil pembicaraan pertama yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran Nurhamdi Zahari.
Nurhamdi mengatakan perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada 15-16 September 2026 lalu.
“Dalam pembahasan kemarin, dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Tanah Datar,” sampainya.
Adapun hasil rumusan tersebut disetujui, Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.2 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1.3 triliun atau dengan suplus/defisit sebesar Rp 101 miliar. Kemudian pembiayaan yaitu penerimaan Rp 105 miliar dan pengeluaran Rp 4 miliar dengan pembiayaan netto sebesar Rp101 miliar.
Rumusan tersebut, lanjut Nurhamdi selepas rapat antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, 8 Fraksi DPRD menerima Ranperda untuk dijadikan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Selanjutnya, Bupati Eka Putra dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada Banggar DPRD dan TAPD Pemda Tanah Datar.
Dikatakan Bupati, Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD.
Eka Putra juga meminta pada kepala OPD dan ASN untuk meningkatkan profesionalisme berlandaskan peraturan yang berlaku. (ydi)
Rapat paripurna DPRD Tanah Datar. (ist)
