Batusangkar—Persoalan stunting atau kurangnya asupan gizi, salahsatu permasahan yang mengemuka saat ini. Kendati demikian angka prevalensi stunting di Tanah Datar menunjukan indikasi menurun.
“Angka prevalensi stunting di Tanah Datar turun dari 21,5 persen menjadi 18,9 persen diawal tahun 2023 ini,” kata Bupati Tanah Datar Eka Putra dihadapan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di aula kantor Bupati di Pagaruyung.
Katanya, tahun ini angka prevalensi Provinsi Sumbar naik 1,9 persen menjadi 25,2 dari tahun sebelumnya, sedangkan Tanah Datar turun dari 21,5 persen.
Dikatakan, stunting bukanlah perkara sepele, karena berdasarkan riset Bank Dunia, stunting juga bisa mengakibatkan kerugian ekonomi dimana di Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp.300 triliun sampai Rp.1.210 triliun per tahun.
“Stunting menghambat potensi transisi demografis dan intelejensi yang juga mampu menjadi ancaman masyarakat di nagari, karena itu wali nagari dan KPM memiliki peranan yang sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Tanah Datar,” timpalnya..
KPM ini, tambah Bupati, merupakan kader yang dibentuk dari masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk berperan dalam pembangunan manusia di Nagari termasuk penanganan permasalahan stunting.
“KPM sebelumnya menjalankan tugasnya tentunya akan diberikan bekal melalui pelatihan dan juga penjelasan tentang pentingnya penurunan stunting,” kata Eka Putra
Diutarakannya, nagari juga memiliki peranan sangat penting, karena nagari sudah melakukan anggaran untuk penanganan stunting melalui APB Nagari yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022.
Sementara, Sekretaris Dinas PMDPPKB Heru Rahman menyampaikan, KPM merupakan kader yang membantu pemerintahan nagari dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di nagari.
Katanya, pertemuan ini dihadiri 75 KPM dan 75 wali nagari bertujuan meningkatkan peran KPM yang terdidik dan terlatih untuk mewujudkan konvergensi pencegahan stunting di nagari. (ydi)
