Alasan Pemuda Payakumbuh dan Limapuluh Kota Dukung Ganjar-Mahfud

Suasana Deklarasi Ragusa Luhak Nan Bungsu di sebuah kafe di Kota Payakumbuh, Sabtu (23/12). (ist)

PADANG – Relawan Ganjar-Mahfud untuk Sumatera Barat (Ragusa) terus melebarkan sayapnya. Sabtu (23/12/2023), giliran Ragusa Luhak Nan Bungsu dideklarasikan. Pemuda Payakumbuh dan Limapuluh Kota pun menyatakan tegak lurus bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami generasi muda Luhak Nan Bungsu mendukung H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Salam tegak lurus konstitusi, salam 3 jari, salam 3 janji,” ujar Aldian Pratama yang ditunjuk memimpin pembacaan deklarasi dan diikuti puluhan pemuda lainnya.

Pada kegiatan yang digelar di sebuah kafe di Kota Payakumbuh ini, puluhan pemuda Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota ini sepakat memilih Aldian Pratama sebagai Koordinator Ragusa Luhak Nan Bungsu.

Sementara Koordinator Ragusa Sumbar, Muhamad Jamil pada diskusi dengan tema “Dari Penistaan MK Hingga Penistaan Agama” sebagai rangkaian deklarasi tersebut mengatakan, demokrasi dapat diartikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat yang disalurkan melalui tiga lembaga yang menjalankan kekuasaan atas dan nama rakyat; legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Semenjak Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan batas usia Capres dan Cawapres telah membuktikan pelanggaran etika tersebut secara lansung telah menistakan kesucian lembaga yang seharusnya menjadi simbol kehormatan negara. Hal ini membuktikan bahwa pemegang tampuk kekuasaan sedang memonopoli kekuasaan semua lembaga negara.

Ketimpangan kekuasaan ini sekaligus melemahkan elemen lain dalam sistem pemerintahan. Sehingga, prosesi peralihan kekuasaan tentu saja berjalan dengan potensi kecurangan yang sangat besar, disebabkan otoriterian kembali menguasai demokrasi . Sebut saja etika dalam debat Capres dan Cawapres yang baru ini diselenggarakan. Perilaku Capres yang sangat jauh dari standar etika Capres di negara manapun disuguhkkan kepada rakyat.

“Ada hal yang sangat menjanggalkan bahwa semua itu didukung oleh orang-orang hebat di negara ini. Para pengamat dan juru bicara pasangan tersebut membela, meskipun kita tahu bahwa semuanya itu hanya pembenaran, karena kebenaran sesungguhnya rakyat sudah mengetahuinya,” katanya.

Dampak lain dari pemaksaan kekuasaan yang tertumpu kepada keluarga ini tentu saja belum akan berhenti. Baru-baru ini salah seorang pimpinan partai juga mengkaitkan persoalan keyakinan umat beragama demi meraih simpati masyarakat untuk memenangkan “putra mahkota”. “Candaan yang berkaitan dengan ibadah shalat merupakan hal yang juga tidak etis dilakukan oleh siapapun, apalagi dari seorang pimpinan partai. Ada dugaan penistaan agama dalam candaan ketika mengkampanyekan pasangan tersebut.

Jika pengadilan memutuskan bahwa hal tersebut ternyata perbuatan penistaan agama, maka fakta bahwa dampak dari politik dinasti semakin buruk terhadap preseden demokrasi yang kita banggakan. Ada pepatah minang mengatakan bahwa “kalau aie karuah dari hulu, sampai ka muaro ka karuah juo (jika air keruh dari hulu, hingga ke muara akan keruh juga). Maksudnya adalah Ketika suatu pekerjaan sudah dimulai dengan pelanggaran etika hukum, maka sampai kapanpun pelanggaran demi pelanggaran akan dilakukan.

“Tugas kita selaku generasi muda Luhak Nan Bungsu adalah mengawal proses demokrasi berjalan jujur dan adil, tanpa kecurangan, bersama Ganjar-Mahfud. Karena, pasangan ini memiliki komitmen untuk tegak lurus konstitusi dan mengawal demokrasi sesuai dengan kehendak rakyat,” katanya.

Jamil menegaskan, Ganjar Pranowo memiliki pengalaman dan segudang prestasi ketika memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun dan membawa provinsi tersebut menjadi provinsi yang berprestasi di tingkat nasional. Sementara Prof Mahfud MD merupakan pendekar hukum yang telah membuktikan dirinya dengan track record yang bisa dilacak dimanapun.

“Pasangan ini sangat ideal untuk memimpin negara ini karena tidak tersandera oleh kepentingan sectoral melainkan hanya kepentingan negara dan bangsa. Malenggang indak tasandak, ba jalan indak tapepeh (melenggang tidak tersendak, berjalan tidak terpeleset),” tutur pendiri Dangau Gerakan Institute ini. (mat)