PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani meminta kepada Walikota untuk bersikap arif dalam hal ini dan bersikap tegas dalam penindakan pada pelaku usaha yang menjual barang haram.
“Tindakan yang membuat jera harus diterapkan. Jangan teguran saja,” ujar kader Gerindra ini, Rabu (17/2).
Ia juga mengharapkan partisipasi orangtua dalam kontrol. Jangan sampai anak diberi kebebasan.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani pasca terungkapnya kasus aborsi mahasiswa beberapa waktu lalu di sebuah apotik di kawasan Ganting, Kota Padang.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Duski Samad menyatakan hal itu menandakan ketahanan keluarga di rumah kurang terkontrol oleh pihak keluarga seperti Ayah, Ibu dan Family lainnya.
Selain itu, solidaritas hubungan di lingkungan kurang harmonis.
“Kita meminta keluarga di rumah untuk lakukan pengawasan terhadap anaknya. Agar keamanan terwujud dan perubahan karakter ke arah tercela dapat di minimalisir atau dicegah,” ujarnya.
Ia menyampaikan, kontrol terhadap Android yang dimiliki anak perlu juga dilaksanakan. Karena penyimpangan pada karakter anak disebabkan juga faktor kemajuan teknologi. Apalagi pandemi corona semua aktivitas melalui gadget.
“Jangan para orangtua memberi kebebasan pada anak memanfaatkannya. Itu berisiko besar,” ucapnya.
Selanjutnya kepada Pemko Padang, diminta mengawasi penyimpangan ini yakni menertibkan pengusaha obat terlarang. Jika perlu cabut izinnya. Hal itu bisa membuat pengguna ketagihan dan iman tak terkontrol lagi.
” Penertiban tersebut jangan tebang pilih dan harus merata,” paparnya.
Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti menyampaikan terjadinya kasus seperti itu, karena falsafah ABS-SBK tak diimplementasikan dengan baik. Apalagi pemerintah “nNgangak ” dalam menahkodai daerah ini.
