Warga Tolak Perpanjangan Izin Tambang  PT Bakapindo di Bukit Batu Putiah 

  • Whatsapp

 

AGAM – Warga Air Tabik dan Durian Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, menolak aktivitas pertambangan batu kapur yang dilakukan PT. Bakapindo di bukit Batu Putiah.

Penolakan warga itu karena keberadaan lokasi pabrik di Bukit Batu Putih telah menyengsarakan warga yang  terdampak langsung akibat aktivitas pertambangan.

“Aktivitas pengolahan batu kapur di sekitar pabrik membuat warga rentan terserang penyakit saluran pernafasan akibat abu beterbangan. Bahkan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian warga tidak dapat diolah karena sering kekeringan. Bahkan, keselamatan warga sekitar terancam bahaya longsor akibat proses pertambangan,” kata pengacara warga dari Kantor Hukum Trust, Mhd Erwin, kepada sejumlah wartawan, Jumat (7/8/2020).

Ironisnya lagi, izin operasional PT. Bakapindo telah habis masa berlaku sejak 23 Mei 2018 lalu. Namun perusahan masih tetap beroperasi hingga saat ini.

Selain itu tambahnya, keberadaan PT. Bakapindo selama ini tidak memiliki dampak positif terhadap warga sekitar karena tidak memiliki program CRS.

“Keberadaan perusahaan itu, terancam menghilangkan situs sejarah Ngalau Kamang, objek wisata yang menjadi sumber pendapatan warga dari mengelola tempat wisata,” terangnya.

Bahkan katanya, pihak PT. Bakapindo telah menutup jalan umum yang menghubungkan Durian menuju Aia Tabiak. Akibatnya, warga di dua daerah itu menempuh jalan lain yang lebih jauh membutuhkan waktu dan biaya.

Rustam Efendi anggota tim hukum warga menambahkan selain warga kedua jorong itu menolak aktivitas pertambangan itu, Kapolsek Tilatang Kamang dalam pertemuan dengan warga dan pihak Bakapindo itu juga telah menegaskan kalau tidak ada izin maka tidak boleh ada aktivitas pertambangan di lokasi itu.

Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) PT. Bakapindo, Hendra Ritonga ketika dihubungi wartawan melalui pesan WA menyebutkan, sepanjang PT. Bakapindo dapat memenuhi semua persyaratan untuk operasional. Maka sepanjang itu pula tuntutan menjadi tidak relevan.

Pada 4 Agustus 2020 lalu, perusahaan sudah menerima kehadiran dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Dinas Penanaman Modal.

Kehadiran SKPD terkait dalam rangka mengakomodir permohonan izin lingkungan PT. Bakapindo dalam tambang seluas 9,6 ha. Dalam kegiatan tersebut memang ada beberapa catatan yang harus dipenuhi PT Bakapindo terkait kegiatan usaha pertambangan.

Terkait kesepakatan antara perusahaan dengan Walijorong Durian serta tokoh masyarakat, memang ada beberapa item perjanjian belum terakomodir dengan baik. Namun bukan belum dijalankan sepenuhnya, diantaranya kontribusi Rp10 juta untuk Jorong Durian, kewajiban tersebut selalu ditunaikan perusahaan sampai Juli 2020 kemarin.

Kemudian, penambangan yang mengenai hutan lindung, hal itu memang pernah terjadi pada tahun 2018, karena human error dan terhadap hal itu telah dilakukan tindakan dan pembinaan oleh Dinas Kehutanan. Kawasan yang masuk hutan lindung tersebut pun saat ini telah pulih berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir dari Dinas Kehutanan.

Selanjutnya, soal pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan hidup yang mempunyai kapasitas dan keilmuan menentukan pencemaran dari suatu pertambangan. Sejauh ini, dari hasil tinjauan lapangan dari dinas terkait tidak menyebutkan adanya pencemaran lingkungan.

PT. Bakapindo menghargai setiap masukan yang disampaikan beberapa orang masyarakat dan terbuka untuk menindaklanjuti masukan tersebut sepanjang disampaikan berdasarkan cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekda Kabupaten Agam, Martiaswanto yang di konfirmasi wartawan terkait izin PT Bakapindo itu mengakui bahwa izinnya telah habis masa berlakunya sejak tahun 2018 lalu. Namun kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambagan itu ada di provinsi.

“Kita pemerintah kabupaten tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan izin itu,”ujarnya.

Terkait izinya yang sudah habis menurut Martias wanto  pemerintah provinsi sudah turun ke lapangan, bahkan laporan yang dterimanya pihak provinsi sudah menyuruh menutup aktivitas tambang itu.

Informasinya pihak Bakapindo juga sudang mengajukan izin kembali ke provinsi, pihaknya juga sudah mengatahui, namun sebelum izin dikeluarkan oleh provinsi termasak amdal,  pihaknya juga sudah menurunkan tim lengkap seperti dinas kehutan, lingkungan hidup  termasuk dari provinsi untuk mencek lokasi izin yang diajukan dimana.

“Hasil tinjauan tim belum sampai ke tangan kita mungkin hari senin depam hasilnya tinjauan tim itu sudah sampai ke tangan kita,”ujarnya.

Kemudian terkait  akses jalan yang ditutup, pihaknya belum mendapatkan laporan soal itu. (Gindo)

  • Whatsapp

Pos terkait