PADANG – Harapan baru muncul bagi warga Kota Padang yang terdampak banjir bandang sejak akhir tahun lalu. Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menegaskan komitmen pemerintah untuk merelokasi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Dalam agenda reses masa sidang II tahun 2026 yang digelar di Banang Cafe Siteba, Rabu (7/1/2026), Osman menyoroti kondisi darurat sungai yang kini tersumbat sedimen pasir setinggi 3 meter.
Kegiatan reses yang berlangsung hangat di Kecamatan Nanggalo ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat terkait, ninik mamak, bundo kanduang, hingga kelompok pemuda. Fokus utama diskusi kali ini tertuju pada pemulihan pasca-banjir bandang yang melanda sejak November 2025 lalu.
Osman Ayub mengungkapkan bahwa banyak warga yang kini mendesak bantuan karena rumah mereka hanyut tersapu arus. Menanggapi hal tersebut, ia memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang tengah berupaya menghadirkan solusi jangka panjang berupa rumah layak huni di lokasi yang lebih aman.
“Pada saat ini kita berupaya untuk merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana. Oleh karena itu, Pemko Padang berupaya menghadirkan rumah layak huni bagi korban bencana,” tegas politisi kawakan tersebut di hadapan peserta reses.
Selain masalah hunian, Osman juga menyoroti ancaman banjir susulan yang menghantui warga. Ia mencatat adanya pendangkalan sungai yang sangat ekstrem akibat tumpukan sedimen pasir dan lumpur sisa banjir bandang.
Menurut pantauan di lapangan, ketinggian sedimen di aliran sungai saat ini telah mencapai 2 hingga 3 meter. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena daya tampung sungai menyusut drastis, sehingga potensi banjir luapan tetap tinggi saat hujan turun.
Terkait masalah infrastruktur air ini, Osman Ayub melayangkan permintaan tegas kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk segera melakukan normalisasi. Pengangkatan sedimen lumpur harus menjadi prioritas utama demi menyelamatkan pemukiman warga.
“Kami DPRD Padang meminta BWS Sumatera V melakukan pengangkatan sedimen pasir dan lumpur tersebut. Hal ini bertujuan agar mencegah banjir kembali terjadi ketika hujan melanda,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Melalui reses ini, diharapkan koordinasi antara DPRD, Pemko Padang, dan BWS Sumatera V dapat segera terealisasi sehingga warga Nanggalo dan sekitarnya tidak lagi merasa was-was setiap kali hujan deras mengguyur Kota Padang. (*)
