PARIAMAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat di Aula Istana Gubernur, Kota Padang, Selasa (5/8).
Rakor bertema Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Barat ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta Ketua DPRD masing-masing daerah. Termasuk di antaranya Wali Kota Pariaman, Yota Balad, dan Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim.
Hadir sebagai narasumber, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Restuardy Daud, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya menjadikan SPM sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.
“SPM harus masuk secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Renstra, Renja, dan RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa pembahasan SPM bukan hanya soal angka dan pelaporan, melainkan tentang memastikan negara hadir dalam memberikan pelayanan dasar kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan.
“Mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan hari ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah dan DPRD untuk tidak melihat SPM sebagai beban administratif, melainkan sebagai instrumen transformasi pelayanan publik yang nyata.
“Jadikan kabupaten/kota di Sumbar sebagai contoh terbaik dalam penerapan SPM secara menyeluruh, inklusif, dan berkeadilan. Rakor ini bukan penutup, tetapi awal dari gerakan kolektif yang lebih kuat dan berdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan agar hasil Rakor tidak berhenti di tataran diskusi dan seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan aksi nyata di daerah masing-masing.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa capaian SPM Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan sejak 2019.
“Dari 60 persen, kini sudah mencapai 98 persen pada tahun 2024. Angka ini bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di 87,8 persen,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemprov dan seluruh kabupaten/kota.
Tiga daerah yakni Provinsi Sumbar, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh telah menuntaskan SPM secara paripurna. Sementara daerah lainnya berada dalam kategori “tuntas madya” atau di atas 90 persen. Namun demikian, masih ada catatan di sektor kesehatan untuk beberapa daerah seperti Kota Sawahlunto, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai yang masih di bawah rata-rata nasional.
Saat ini, Sumatera Barat berada di peringkat ke-7 nasional dalam pelaksanaan SPM. Hal ini menjadi prestasi yang membanggakan, sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar di masa mendatang.
Kegiatan Rakor ditutup dengan sesi diskusi dan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD se-Sumbar. (agus)
