PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menegaskan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 harus segera dipercepat untuk mengakomodir visi-misi dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur Sumbar.
Penegasan ini disampaikan Audy Joinaldy saat membuka secara resmi Forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang bertema “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” di Hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (23/3/2021).
“Butuh kerja yang lebih keras lagi untuk mencapai target-target RPJMD yang akan kita susun sesegera mungkin. Ini menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” tegas Wagub Sumbar.
Dalam sambutannya, Wagub Sumbar Audy menyampaikan visi dan misi yang usung pada saat Pilkada serentak Tahun 2020 dengan visi, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut yang merupakan janji gubernur dan wagub Sumbar kepada masyarakat yang akan dilakukan upaya melalui tujuh misi yang akan dilakukan dengan cara. Di antaranya, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK,meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selanjutkanya meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil /menengah serta ekonomi digital dan lainnya.
“Konsultasi publik bertujuan mendaptkan masukkan dari semua pemangku kepentingan agar RPJMD dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksnakan. Ke depan kita tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau outcome,” ucapnya.
Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung, visi dan misi serta program-program unggulan yang sudah tertuang di dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Ini untuk mendapatkan masukan penyempurnaan dari seluruh komponen pemangku kepentingan yang terlibat.
Pencapaian ini akan terwujud dengan niat, upaya dan tekad bersama dalam berkoordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergitas antara pemprov dengan kabupaten kota. Dan menjalin komunikasi yang baik dengan pusat, yang bertujuan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.
“Oleh sebab itu, kami mohon dukungan DPRD Sumbar, pelaku pembangunan daerah baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kami berupaya dan bertekad untuk melakukan percepatan dalam penyusunan RPJMD, sehingga penetapannya pun tidak menunggu menunggu sampai 6 (enam) bulan setelah kami dilantik,” janjinya.
Hal ini dilakukan agar visi, misi dan program unggulan akan dapat diwujudkan lebih cepat melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang saat ini sedang dilaksanakan tentu saja akan ada serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang saat ini juga tengah penyusunan penyusunannya.
