BATUSANGKAR -Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan sebanyak 353 unit hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana. Namun, berdasarkan hasil verifikasi BPS, jumlah tersebut menjadi 316 unit.
“Sebenarnya kita telah mengajukan 353 unit Huntap, namun setelah diverifikasi oleh BPS menjadi 316 unit. Langkah selanjutnya, kita akan klarifikasi dan meminta rincian data tersebut ke BPS sebagai acuan untuk kemudian ditetapkan melalui SK,” ujar Wabup Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly usai mengikuti Rakor pendataan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi secara virtual kemarin di Pagaruyung.
Ia minta adanya sinkronisasi data antar instansi agar tidak terjadi perbedaan data. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif sehingga seluruh data dapat diselesaikan tepat waktu dan diserahkan sesuai ketentuan.
Wabup mengatakan bahwa seluruh usulan Huntap di Tanah Datar masuk dalam kategori Huntap eksitu, dengan rincian 82 unit bersifat terpadu dan sisanya mandiri.
“Khusus Huntap terpadu, saat ini sedang dalam proses pematangan lahan dengan estimasi waktu sekitar satu bulan. Pekerjaan ini didanai oleh Danantara dan dilaksanakan oleh PT Nindya Karya. Secara keseluruhan, proses mulai dari pematangan lahan hingga pembangunan rumah diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan,” jelasnya.
Terkait perubahan data usulan Pemkab Tanah Datar dengan hasil verifikasi dari BPS, Wabup menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengusulkan sisa unit yang belum terakomodasi.
“Apabila pada tahap awal ini hanya 316 unit yang disetujui, maka sisa sebanyak 37 unit akan kita usulkan kembali. BNPB juga telah membuka peluang bagi daerah untuk mengajukan kembali data yang dinilai layak. Harapan kita, seluruh usulan sebanyak 353 unit dapat terakomodir semuanya karena berdasarkan survei ke lapangan yang kita lakukan sudah tepat dan layak.
Turut mendampingi Wabup, Asisten Ekobang Ten Feri, Kepala Dinas PUPR Mustika Suarman, Kepala Dinas Sosial PPPA Hendra Setiawan dan Kabag Prokopim Roza Melfita.
Rakor itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diikuti gubernur, bupati, serta wali kota se-Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. (ydi)
