Batusangkar- Tujuh Fraksi di DPRD Tanah Datar menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan rancangan Ranperda Perubahan APBD 2022 dalam sidang paripurna, Senin (5/9).
Sidang paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan sebagian besar anggota dewan, diikuti Wabup Richi Aprian, Forkopimda serta pejabat Pemkab.
Dalam penyampaiannya ada tujuh Fraksi DPRD secara langsung pandangannya dan satu fraksi menyampaikan secara tertulis.
Saat itu, fraksi juru bicara fraksi sebagian besar memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar, namun juga meminta progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan, namun tentunya sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Surva Hendri.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.
“Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun sehingga wisatawan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti nagari yang bakal dikunjungi,” katanya.
Sementara, terkait Ranperda Perubahan APBD dan tentang beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemkab terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Kemudian, meminta penjelasan atas kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, pengelolaan Baznas, pemerataan tenaga guru sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.
“Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus. Maka dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang,” ujar Surva Hutri.
Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto minta ketegasan Pemkab tentang kesadaran pembayaran pajak dan langkah konkrit yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
“Mohon penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar,” ungkapnya.
Terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.
“Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi. Hal ini sebagai bukti bahwa Pemkab secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah,” sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.
Selepas penyampaian pandangan fraksi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan pandangan fraksi dari pimpinan sidang pada Wabup, saat itu pimpinan sidang minta untuk ditindaklanjuti segera. (ydi)
