Tokoh Masyarakat Solok Selatan Tolak Revisi UU Lalulintas

oleh
Ilustrasi. (okezone)
PADANG ARO – Kesepakatan yang dibuat DPR RI dengan Kemenhub tentang revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan menjadi sorotan berbagai pratisi angkutan darat di Solok Selatan.
Sejumlah tokoh masyarakat  menolak adanya kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, termasuk Ketua Pekat Solok Selatan
Dalam revisi terbatas UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum.
Tokoh masyarakat Sangir Yutizal alias Angku Uban, Senin (9/4/2018) mengajak masyarakat peduli dengan revisi undang undang tersebut yang kini tercium aroma bisnis.
 Dalam rilis persnya Angku Uban didampingi Walinagari Lubuk Gadang Ultra Dinatta, Wakil Ketua Pekat Solok Selatan Irfan Aguspa mengatakan penolakan ini harus didukung oleh masyarakat yang peduli dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
Diterangkan Angku Uban, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum.
Salah satu polemik saat ini, dalam UU No 22 itu ada poin  pengendara mobil dilarang menggunakan hp saat berkendara, namun ojek online diwajibkan menggunakan hp. Dikhawatirkan menimbulkan risiko kecelakaan.
“Kita juga mendengar tingginya aroma bisnis di dalam merevisi undang undang tersebut, dan informasi  rencana revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor,” tutupnya. (von)
Loading...