PADANG – Realisasi pajak daerah Padang masih jauh dari yang ditarget. Hingga 25 November baru tercapai 60,65 persen atau Rp 342,38 miliar dari target Rp800 miliar lebih.
“Kendati waktu tinggal 1 bulan lagi, Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Padang terus mengejar ketertinggalan pencapaian itu,” kata Kepala Bapenda Padang Alfiandi kepada wartawan, Rabu (27/11).
Penyebab keterlambatan realisasi PAD sektor pajak dikarenakan ekonomi masyarakat yang sedang lemah. Di samping itu, dinamika politik yang terjadi pada awal 2019.
Sebab, pajak baliho, advertising, bilboard, relakame didominasi calon presiden, DPRD sehingga mengurangi target PAD.
“Dalam peraturan baliho yang ada partai politik, kegiatan sosial, pemerintah itu tidak bisa ditarik pajak balihonya,” kata Alfiandi.
Dikatakan, dengan dinamika politik tersebut masyarakat agak terlambat juga dalam mensetor pajaknya. Menurutnya, masih ada waktu sebulan lagi dan bersama tim bekerja siang dan malam untuk menarik pajak-pajak yang langsung ke masyarakat.
Petugas-petugas kontrak di lapangan dimaksimalkan bekerja memungut pajak, tanpa mengenal hari libur. Alfiandi juga meminta kepada masyarakat Kota Padang untuk segera membayar pajak sehingga program pembangunan bisa berjalan dengan lancar. (syawaldi)
