PAINAN – Niniak mamak Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, menunjukkan sikap tegas sekaligus konstruktif dalam menyikapi dinamika pembangunan di kawasan wisata Mandeh.
Dalam audiensi bersama Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, para pemangku adat menyampaikan aspirasi anak kemenakan terkait keberadaan bangunan usaha yang dinilai menyerupai klenteng.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Pesisir Selatan, Jumat (24/4). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai beserta sekretaris dan jajaran, yang membawa suara kolektif masyarakat adat setempat.
Ketua KAN Ampang Pulai, Nofriyon didampingi Sekretaris Adlino Pnk Dta Rajo Dihilie menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menolak investasi yang masuk ke kawasan Mandeh.
Bahkan, mereka memandang investasi sebagai peluang penting untuk meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, ia menekankan pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan bentuk dan ornamen bangunan, harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Secara khusus, Ketua KAN, Nofriyon bersama Sekretaris KAN Adlisno PNK Dtk Rajo Dihilie, yang turut didampingi Elfa Permadi Dt Rajo Intan, Irwandi Dtk Batuah Nan Kayo, Han Yusfik Pnk Dtk Sati, Kasril Kamarudin Dtk Bandaro Itam, Rafdi Efendi Dtk Sari Marajo, H. Nazra Tasar Dtk Bandaro Itam Nan Kayo, dan Tokoh Masyarakat Drs. Nawardi meminta agar Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kepada pemilik usaha yang memiliki bangunan menyerupai klenteng untuk melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu terutama pada ornamen atau simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan identitas keagamaan tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman serta memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan norma yang berlaku di nagari.
Niniak mamak juga menilai bahwa keberadaan simbol-simbol tertentu pada bangunan usaha dapat menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak agar tidak memicu keresahan yang lebih luas.
Di sisi lain, mereka tetap menegaskan komitmen untuk mendukung pengembangan kawasan Mandeh sebagai destinasi unggulan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak pemilik usaha. Ia memastikan bahwa aspirasi niniak mamak menjadi perhatian serius pemerintah.
Wabup menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan kearifan lokal. Menurutnya, investasi tetap harus berjalan, namun tidak boleh mengabaikan aspek sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku.
