Tak Ada PAW Hingga Dualisme Kubu Partai Punya Ketetapan Hukum

DPRD Sumbar. (*)

PADANG-Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Hanura, Marlis mengatakan dirinya belum bisa diusulkan untuk pergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota dewan. Hal ini dikarenakan proses hukum terkait permasalahan dualisme Partai Hanura belum selesai. Proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masih berlangsung.

PAW atas dirinya itu diusulkan oleh kubu partai lawan, yakni Kubu Oesman Sapta Odang (OSO). Sementara Marlis mengatakan dirinya berada di kubu Daryatmo.

“Sesuai aturan yang berlaku, PAW belum bisa dilakukan jika proses hukum terkait dualisme itu belum selesai. Sekarang proses persidangan masih berlangsung. Kita harus ikuti aturan ini,” ujar Marlis, Rabu (23/5).

Marlis mengatakan aturan yang berlaku bahwa tak ada PAW hingga dualisme kubu partai ada ketetapan hukum dan persidangan selesai. Ini aturan secara nasional untuk semua partai di Indonesia.

Hingga saat ini, kata dia, masalah dualisme Partai Hanura ini masih diproses pada PTUN Jakarta. PTUN tersebut, kata dia, belum mengeluarkan keputusan akhir terkait dualisme partai tersebut.

Terakhir, PTUN Jakrta baru mengeluarkan putusan sela pada 22 Januari 2018 . Putusan sela itu berisi tentang penundaan semua proses restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus Partai Hanura.

“Jika belum ada keputusan terbaru dari PTUN Jakarta, maka putusan sela ini masih berlaku. Ini sudah aturan dalam proses hukum Indonesia yang menyatakan bahwa ketetapan hukum masih berlaku selama belum ada ketetapan hukum yang baru,” ujarnya.