PADANG – Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (2/2). Sosok misterius berjuluk “Tuan Takur” diduga kuat menguasai pengelolaan parkir hingga retribusi masuk di Kolam Renang Teratai, Padang.
Isu ini mencuat saat Komisi IV DPRD Kota Padang memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Kota Padang untuk membahas kesiapan jelang Porprov Sumbar XVI 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, secara terang-terangan menyoroti keberadaan oknum yang dinilai memiliki pengaruh melebihi pejabat resmi di lingkungan pemerintah.
“Saya melihat adanya ‘Tuan Takur’ yang menguasai perparkiran dan retribusi masuk di Kolam Renang Teratai Padang. Hebatnya, keberadaannya lebih kuat dari Kadispora sendiri,” tegas Iskandar.
Iskandar mendesak agar praktik premanisme yang memanfaatkan lemahnya regulasi segera diberantas. Ia juga mengkritik sistem portal di lokasi tersebut yang dianggap hanya menjadi pajangan dan tidak berfungsi optimal untuk mendata Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Portal tidak berjalan dengan baik. Di mana ada celah, di situ muncul ‘Tuan Takur’. Saya yakin Kadispora mampu menyelesaikan persoalan ini jika ada kemauan,” tambahnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Kota Padang, Corry Saidan, memilih untuk tidak berkomentar banyak. Ia mengaku belum mengetahui siapa sosok di balik julukan tersebut.
“Saya tidak tahu tentang itu. Silakan tanyakan langsung kepada yang menyampaikan tadi,” jawabnya singkat usai rapat.
Di sisi lain, Ketua KONI Kota Padang, Erianto, merasa kecolongan dengan informasi ini. Ia berjanji akan segera melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tata kelola fasilitas olahraga di Padang tetap bersih.
“Kami akan koordinasikan dengan Plt Kadispora. Jika benar ada perintah oknum yang lebih didengar daripada kepala dinas, ini tentu akan kita selidiki,” ujar Erianto dengan tegas.
Munculnya isu “Tuan Takur” ini menjadi rapor merah bagi manajemen aset olahraga di Kota Padang. Apalagi, Sumbar tengah bersiap menyambut Porprov Sumbar XVI pada Oktober 2026 mendatang.
Publik berharap Pemko Padang segera melakukan pembersihan (cleansing) dari praktik pungli dan premanisme agar fasilitas publik seperti Kolam Renang Teratai dapat memberikan kontribusi maksimal bagi daerah, tanpa adanya intervensi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. (*)
