Sosialisasi dan Klinik ISPO Mampu Cegah Image Negatif Sawit di Mata Dunia

Foto bersama jajaran Gapki pusat, Sumbar, perwakil pemprov Sumbar dan pengusaha sawit lainnya. Yuke

PADANG-Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menargetkan seluruh anggotanya memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2020. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan Gapki melalui sosialisasi dan klinik ISPO.

Di Padang, sosialisasi dan klinik ISPO berlangsung pada Kamis dan Jumat (7-8 November) 2019.

“Melalui Klinik ISPO, kami ingin membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISPO,” katanya Pengurus Gapki Pusat Bidang Implementasi Percepatan ISPO, Nuerela Desy Pidie, usai pembukaan sosialisasi dan klinik ISPO.

Disebutkan Nuerela, pihaknya juga melakukan road show atau keliling ke semua provinsi untuk pelatihan dan klinik ISPO kepada anggota maupun non anggota.

“Pak Wapres, Ma’aruf Amin, dalam sambutan pembukaan IPOC 2019 kemarin menyatakan sertifikat ISPO menjadi bagian penting untuk mengatasi kampanye antisawit,” sebutnya

Disebutkannya, Wapres menyatakan komitmen Gapki untuk mensyaratkan semua anggotanya telah tersertifikasi ISPO pada akhir 2020 merupakan langkah sangat baik.

“Menurut Pak Wapres ketika itu, melalui sertifikasi pesan negatif yang diarahkan kepada sawit bisa dikurangi dengan data dan fakta terkait komitmen ISPO. ISPO merupakan bagian penting dari perbaikan tata kelola perkelapa sawit,” terangnya.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO, Aziz Hidayat, mengatakan ke depan pemerintah diharapkan lebih hadir dalam memberikan pelayanan. Apalagi masalah yang dihadapi petani sekarang, yakni legalitas kepemilikan yang tidak begitu kuat. Sebab kebanyakan petani hanya punya surat keterangan tanah.

“Padahal untuk meraih ISPO, pengusaha harus punya SHM. Petani juga harus punya koperasi. Jika sudah ada koperasi, nantinya akan diaudit untuk sertifikasi,” terangnya.

Sementara, Ketua Gapki Sumbar, Bambang Wiguritno, menjelaskan di Sumbar terdapat 19 perusahaan yang tergabung dalam Gapki Sumbar, menaungi 101 ribu hektare anggota GAPKI Cabang Sumbar, merupakan perusahaan perkebunan swasta dan PTPN, dari 200 ribu hektare perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada. Artinya baru 50 persen dari pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki.

“Dengan adanya sosialisasi dan klinik ISPO ini diharapkan mereka yang belum tergabung di Gapki bisa segera bergabung. Sebab semua perusahaan sawit pada 2020 harus sudah tersertifikasi,” terangnya.

Menurutnya, dari 19 perusahaan sawit yang tergabung di Gapki sekitar 70 persen sudah bersertifikat, yang lainnya dalam proses. Mulai dari tahap I dan II.